REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal mendatangkan beras impor sebanyak 200 ribu ton untuk mengamankan cadangan beras khusus di Perum Bulog. Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan beras impor itu tidak akan digunakan secara bebas sehingga tidak akan menganggu harga beras lokal yang diproduksi petani.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, stok dan kesiapan cadangan pangan pemerintah harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.
Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022), Arief menuturkan, stok beras Bulog saat ini berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Tercatat stok beras Bulog terakhir berada pada level 514 ribu ton dari target pemerintah sebesar 1,2 juta ton. "Sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. "Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelasnya.
Arief memastikan, beras impor tersebut tidak akan mengganggu beras petani. Sebab, hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal," kata dia menambahkan.
Di sisi lain, NFA juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Adapun, beras impor itu merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. Selanjutnya pada musim panen Februari-Maret 2023 Bulog dapat menyerap produksi petani dan menambah pasokannya hingga 1,2 juta ton.
Upaya itu diperlukan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun. Adapun langkah impor beras itu, kata Ariefm sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.
Arief pun menegaskan, langkah impor beras itu tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1.7 juta Ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS).
Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara, kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
