REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlebihan. Khususnya ketika menuding dorongan kongres luar biasa (KLB) sebagai gerakan pengambilalihan kepemimpinan.
"Kita semua heran dengan sikap reaktif pak SBY. Reaksi orang besar yang terlalu berlebihan," ujar Darmizal kepada wartawan, Kamis (25/2).
Menurutnya, KLB merupakan aspirasi kader yang menilai Demokrat sudah jauh dari yang dicita-citakan. Terutama ketika elektabilitas partai terus menurun dalam setiap konstestasi pemilu.
"Kita percaya publik tidak bisa dikelabui terhadap sikon Partai Demokrat saat ini. Partai Demokrat sekarang tidak greget, pusat kepemimpinan Partai Demokrat melempem dan kalah gengsi," ujar Darmizal.
Turunnya SBY, kata Darmizal, memberikan sinyal bahwa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono lemah. Pasalnya, partai berlambang bintang mercy itu tak bisa lepas dari sosok SBY.
"Partai Demokrat harus diurus oleh pemimpin yang bukan karbitan, bukan modal dinasti. Kita ingin Partai Demokrat kembali sebagai partai modern, partai terbuka," ujar Darmizal.
Baca juga : Demokrat Pecat Tujuh Kader Diduga Terlibat Kudeta AHY
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. Namun berdasarkan kesaksian para kader, ada keterlibatan aktif dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam gerakan tersebut.
"Termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali," ujar SBY lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).
Ia pun menyayangkan pernyataan Menteri Kesekretariatan Negara (Mensesneg) Pratikno, yang mengaku tak akan membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dengan alasan, masalah tersebut adalah persoalan internal partai.
"Pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
