REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, menyebut anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia terus turun dibanding pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pada 2013 lalu, anggaran belanja pertahanan RI mencapai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kini, besaran anggaran alutsista hanya di angka 0,78 persen dari PDB. Rizal mengatakan, strategi pembiayaan investasi yang saat ini tengah dirancang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) hanya akan hanya sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun kedepan.
“Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” ujar Rizal dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Ahad (6/6).
Ia menambahkan, jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 sebesar 125 miliar dolar AS. Ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.
"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan 125 miliar dolar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” ujarnya.
Rizal menilai, jika Raperpres Alpalhankam disetujui Presiden Joko Widodo, ada titik temu antara pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dengan menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara. Ia berharap ada hasil konkret dari investasi pertahanan yang digencarkan pemerintah.
Diharapkan, investasi ini bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI yang dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, dan menguntungkan. Selain itu, mampu menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol, serta memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehinggga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.
"Juga berkontribusi terhadap industri pertahanan dalam negeri dan menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi nasional,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
