REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, berkomitmen mendirikan Badan Pusat Legislasi Nasional demi penguatan sistem hukum di Tanah Air. Badan itu diharapkan dapat mengharmonisasikan peraturan dari pusat hingga daerah.
Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya lembaga yang fokus pada perundang-undangan untuk memastikan keberadaan regulasi yang efektif. Dia menyampaikan, pentingnya urgensi harmonisasi regulasi.
"Badan tersebut akan bertanggung jawab dalam membentuk dan meninjau peraturan perundang-undangan di Indonesia," kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (13/12/2023).
Guru besar hukum tata negara UI tersebut menyampaikan, dengan harmonisasi regulasi maka aturan di tingkat daerah hingga pusat dapat dibuat selaras. "Sehingga tercipta keselarasan dalam sistem hukum," ujar Yusril.
Di sisi lain, Yusril memberikan apresiasi penampilan Prabowo dalam debat perdana pilpres pada 12 Desember 2023. Tema debat mengusung isu Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.
"Dalam debat tersebut, Prabowo menunjukkan pemahaman yang kuat akan kondisi hukum Tanah Air. Dia tampak sangat memahami permasalahan yang ada," ujar Yusril.
Sebelumnya, Prabowo dalam sesi debat menegaskan pentingnya kesejahteraan aparat dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan gaji para penegak hukum guna mengurangi godaan praktik nepotisme.
"Jika dipercayakan oleh rakyat, saya akan memperbaiki kesejahteraan hakim, staf pengadilan, serta semua penegak hukum. Komitmen saya adalah memastikan mereka tidak terjerumus dalam korupsi," ujar Prabowo.
Dalam visi dan misinya, Prabowo menegaskan hukum, hak asasi manusia, pelayanan publik yang unggul, dan pemberantasan korupsi akan menjadi nilai utama pada masa pemerintahannya.
"Penting bagi saya bahwa dalam pemerintahan saya, nilai-nilai ini ditempatkan di atas segalanya. Demokrasi yang kokoh harus berakar pada hukum dan kehendak rakyat. Ini adalah perjuangan saya yang saya pertaruhkan demi memperjuangkan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia di negeri kita," ucap Prabowo.
Rebut undecided voters...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
