REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Liga Primer Inggris telah didesak untuk memeriksa kembali jaminan yang diberikan oleh pemilik Newcastle United di Arab Saudi dan memastikan negara Timur Tengah tidak akan memiliki kendali atas klub tersebut. Sebuah dokumen yang diajukan ke pengadilan Amerika Serikat (AS) pekan ini telah menimbulkan pertanyaan baru tentang tingkat pemisahan antara negara Saudi dan Dana Investasi Publik (PIF), yang gubernurnya Yasir Al Rumayyan adalah ketua Newcastle.
Laporan singkat dalam kasus yang melibatkan PGA Tour dan LIV Golf menggambarkan PIF sebagai 'instrumen berdaulat Kerajaan Arab Saudi' dan Al Rumayyan sebagai menteri Saudi. Liga Primer menyetujui pengambilalihan Newcastle yang dipimpin PIF pada tahun 2021 setelah menerima jaminan yang mengikat secara hukum bahwa negara Saudi tidak akan memiliki kendali atas klub tersebut.
PIF diketuai oleh Perdana Menteri Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dengan delapan dari sembilan anggota dewan PIF yang terdaftar di situs web dana tersebut sebagai menteri atau penasihat kerajaan. Al Rumayyan adalah satu-satunya pengecualian, tapi sekarang dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai menteri juga.
Kepala Eksekutif Liga Primer Richard Masters menolak mengomentari masalah tersebut di Financial Times Business of Football Summit kemarin. Pada November 2021, Masters mengatakan jika liga menemukan bukti adanya keterlibatan negara dalam menjalankan klub Liga Primer dapat menghapus konsorsium sebagai pemilik.
"Sportwashing Saudi memengaruhi banyak olahraga dan badan pengatur perlu menanggapinya jauh lebih efektif," kata Peter Frankental dari Amnesty International, dikutip dari Metro, Jumat (3/3/2023). "Liga Primer pasti perlu memeriksa kembali jaminan yang dibuat tentang tidak terlibatnya otoritas Saudi dalam kesepakatan Newcastle, paling tidak karena ada tawaran Qatar untuk Manchester United di atas meja."
Direktur Urusan Ekonomi Amnesty UK Peter Frankental mengatakan, itu selalu memperluas kepercayaan ke titik puncak untuk membayangkan bahwa negara Saudi tidak mengarahkan pembelian Newcastle dengan tujuan akhir menggunakan klub sebagai komponen dalam upaya pencucian uang olahraga yang lebih luas.
“Ada ironi yang jelas dalam deklarasi dana kekayaan kedaulatan yang muncul dalam perselisihan tentang cabang lain dari kerajaan olahraga Arab Saudi yang berkembang, tetapi fakta sederhananya adalah bahwa olahraga cuci Saudi memengaruhi banyak olahraga dan badan pengatur harus menanggapinya jauh lebih efektif," kata Frankental.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
