REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina secara terbuka melayangkan kecaman atas keputusan FIFA yang mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun ini bagi Indonesia. Menurut pihak Palestina, hal itu tak perlu terjadi jika FIFA lebih adil dan tak menerapkan standar ganda.
"Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturannya dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Kami menyesal bahwa hal ini menyebabkan Indonesia dicabut haknya dari menjadi tuan rumah," tulis Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina dalam pernyataan pers yang dikutip Wafa, Kamis (30/3/2023).
Dewan kemudian mengingatkan bahwa Indonesia tak akan sendirian dalam menentang apartheid yang dijalankan Israel. “Yakinlah bahwa banyak negara yang akan segera mengikuti jejak Indonesia. Apartheid harus dilawan,” bunyi pernyataan itu.
Meskipun mereka meyakini bahwa olahraga dan politik perlu dipisahkan, menurut Dewan sulit untuk menutup mata terhadap tuntutan nasional di Indonesia terkait jadwal kehadiran Timnas Israel. Artinya, menurut mereka, FIFA telah bersikap layaknya diktator dan mengabaikan demokrasi dalam polemik ini.
Dewan menekankah bahwa FIFA telah menerapkan standar ganda dalam menanggapi skenario serupa ketika dilakukan oleh aktor yang berbeda. FIFA dinilai menutup mata saat orang-orang Palestina menderita kematian dan kehancuran di tangan penjajah yang kini diawaki pemerintah sayap kanan paling ekstremis, rasis, dalam sejarah modern Israel.
"Sementara mengambil keputusan sepersekian detik untuk melarang Rusia dari kompetisi internasional atas invasi ke Ukraina, baik IOC (Komite Olimpiade Internasional) dan FIFA telah menahan diri selama beberapa dekade untuk mengambil tindakan sekecil apapun terhadap Israel karena pendudukan ilegal Palestina. Menutup mata atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak asasi manusia, rasisme, segregasi, dan penghancuran sistematis infrastruktur Palestina," kata pernyataan itu.
"Sebaliknya, FIFA memutuskan untuk menghukum mereka yang mendukung para korban, daripada menghukum para pelaku." Pernyataan itu mendesak FIFA untuk menggunakan standar yang sama dalam urusan sepak bola internasional.
Padahal, pada 1 Maret 2022, FIFA bersama UEFA bisa memblokir kesertaan Rusia dari berbagai helatan sepak bola internasional menyusul agresi negara itu ke Ukraina. Pada 1976, FIFA juga mendepak Afrika Selatan dari keanggotaan di badan itu terkait kebijakan apartheid yang dilakukan Afrika Selatan.
Hal serupa tak dilakukan ke Israel yang juga disebut sebagai negara apartheid oleh Amnesty International serta pelapor spesial di Dewan HAM PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
