REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyayangkan ketidakkonsistenan pemberian bonus juara liga yang dilakukan operator PT Liga Indonesia Baru (LIB). Oleh sebab itu, menuju musim kompetisi musim 2023 yang akan bergulir 1 Juli nanti, pihaknya akan meminta LIB melakukan audit dan menyampaikan secara terbuka mengenai pembagian kompensasi dari hak siar serta sponsor.
"Audit ini diperlukan agar terjadi kejelasan dan perbaikan pada pengelolaan keuangan pada seluruh pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia. Saya akan lakukan bersih - bersih (baik di Liga maupun PSSI). Harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang di Liga dan apa di PSSI. Semua harus terbuka agar tidak saling menyalahkan atau menjatuhkan. Baik Liga, PSSI, maupun Klub," ujarnya saat jumpa pers dengan media di PSSI, Jakarta, Rabu (19/4).
Erick menambahkan faktor ketidakkonsisten LIB dalam hal bonus kepada juara liga menjadi pemicu perlu dilakukan audit dan penjelasan secara transparan. Oleh sebab itu, sebelum Liga berjalan, hal-hal menyangkut keuangan dan manajeman harus sudah dijelaskan dan jangan ada yang disembunyikan
"Saya dengar, dalam kerja sama antara LIB dengan PSSI yang sudah berjalan sebelumnya, ada pembayaran LIB ke PSSI melalui transfer. Nah, hal ini juga akan saya audit nanti, uangnya kemana. Tanpa menyalahkan siapa - siapa. Kan mau terbuka. Apalagi sepakbola ini milik rakyat. Kami ini hanya ditugaskan untuk membersihkan," kata Erick.
Dia juga menyebutkan bahwa di Indonesia, komposisi kepemilikan Liga menetapkan PSSI memiliki saham yang jumlahnya 1 persen sehingga PSSI mendapatkan porsi pendapatan berdasarkan saham tersebut.
"Hal ini juga akan diaudit, termasuk digunakan untuk kepentingan apa dan dihitung sebagai penerimaan apa di PSSI pemasukan dari saham itu. Di Malaysia, federasi sepakbola memiliki saham 60 persen di liganya. Tapi di Indonesia sangat demokrasi, hanya 1 persen. Luar biasa. Namun, saya akan tetap hormati keputusan para pendahulu kita. Saya hormati kesepakatan sebelumnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
