REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kisruh Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI) menjadi sinyal bahwa ada yang salah dalam pengurusan sepak bola nasional oleh PSSI. Jika memang seperti itu, Menpora Andi Mallarangeng wajib menegur PSSI karena lembaga tersebut dinilai sudah tidak bisa membangun pembinaan dan kompetisi dengan baik dan benar.
Namun jika sudah tidak bisa diperbaiki, pemerintah harus mengambil alih kepemimpinan PSSI meskipun hal tersebut bakal mendatangkan sanksi dari FIFA.
''Kalau PSSI sudah tidak bisa membangun pembinaan dan kompetisi dengan baik dan benar, ya diambil-alih saja oleh pemerintah,'' kata Icuk Sugiarto, mantan pebulutangkis nasional yang juga Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI). ''Namun, jangan membiarkan adanya kompetisi tandingan seperti LPI. Hal tersebut berarti pemerintah membiarkan terjadinya ketidakbenaran pengelolaan tatanan dunia olahraga di Indonesia yang sudah ada undang-undangnya.''
Jika pemerintah tegas, kata Icuk, maka polemik ISL-LPI tidak akan terjadi. Pemerintah bisa memberi instruksi kepada pemerintah daerah untuk tidak menyelenggarakan LPI. Pemerintah juga bisa menginstruksikan polisi untuk tidak memberikan izin pertandingan-pertandingan LPI.
Icuk mengatakan bahwa ketidaksetujuannya terhadap LPI bukan karena ia membela Nurdin Halid. Ia membela PSSI karena ia mencintai sepakbola yang dibangun PSSI.
''Selama ini di dunia bulutangkis saya sering dikenal sebagai pemberontak. Namun, saya tahu yang namanya organisasi, sehingga saya tidak mungkin membuat kejurnas tandingan yang tidak berinduk ke PBSI. Hal yang sama seharusnya juga dilakukan Arifin Panigoro dan kawan-kawan pengelola LPI tesrebut,'' kata Icuk.