REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR-Kisruh PSSI dengan Liga Primer Indonesia (LPI) memasuki babak baru. Di Makassar, Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri Makassar memeriksa manajemen PSM Makassar yang tidak pernah melaporkan penggunaan anggaran ke publik.

"Sudah tujuh tahun ini pengurus PSM Makassar tak pernah melaporkan penggunaan anggarannya, padahal anggaran mereka berasal dari APBD," kata Ketua Pengprov PSSI Sulsel, Kadir Halid, di Makassar, Selasa. Kendati belum memastikan waktunya, Kadi mengatakan akan mengirim surat laporan ke KPK dan kejaksaan dalam waktu dekat.

PSM Makassar merupakan satu dari tiga klub Liga Super Indonesia (ISL) --kompetisi yang dinaungi PSSI-- yang membelot ke LPI.

Menurut Kadir, dasar pemeriksaan jelas, yakni Menpora Andi Mallarangeng telah mempersilahkan KPK memeriksa keuangan PSSI dan klub-klub sepak bola yang bernaung di bawah PSSI. "Anggaran PSSI untuk tim nasional itu jelas penggunaannya sebesar Rp20 miliar. Di daerah, klub-klub juga perlu transparan dalam penggunaan anggarannya," ujarnya.

Adik Ketua Umum PSSI Nurdin Halid itu menjelaskan, setiap tahun PSM Makassar mendapat alokasi rata-rata Rp10 miliar dari APBD yang disalurkan untuk pembinaan atlet dan pembenahan infrastruktur, sehingga total dana terpakai sudah mencapai Rp70 miliar.

Selain transparansi anggaran, Kadir juga menyoroti laporan panitia pertandingan tentang pendapatan dari tiket yang hanya mencapai Rp250 juta per tahun. Padahal, pendapatan tiket bisa mencapai Rp100-200 juta per pertandingan, sementara di Makassar selama satu tahun bisa mencapai 17 kali pertandingan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika