REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekjen PSSI, Nugraha Besoes, mengaku telah membalas surat dari KPK terkait dugaan gratifikasi berupa tiket pertandingan Piala AFF 2010 kepada pejabat negara. Surat jawaban tersebut, kata dia, telah sesuai dengan permintaan KPK, yaitu tentang penjelasan pemberian tiket gratis pertandingan Piala AFF 2010.
"Surat dari KPK telah kami jawab sesuai dengan permintaan," katanya saat dikonfirmasi di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa (18/1).
Menurut dia, dalam surat jawaban pihaknya menjelaskan dengan detail siapa saja yang berhak menerima tiket pertandingan final Piala AFF 2010. karena, PSSI tidak akan memberikan tiket sembarangan.
Pihak yang bisa menerima tiket secara gratis, kata dia, merupakan pejabat yang memiliki kaitan dengan sepak bola mulai dari pihak kementerian, kepolisian hingga TNI. Menteri yang mendapatkan tiket di antaranya adalah Menpora, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri serta Menteri Tenaga Kerja berikut Kapolri, Kapolda dan petinggi TNI.
"Untuk eselon di bawahnya tetap harus membeli tiket. Hanya saja, kami membantu dalam proses pembeliannya," katanya menambahkan.
Untuk presiden dan wakil presiden, kata Nugraha, merupakan tamu undangan khusus atau tamu kehormatan dari PSSI. Persoalan tamu kehormatan juga telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Nugraha menjelaskan, meski kalangan pejabat mulai presiden hingga menteri mendapatkan undangan, pihaknya tetap memberikan tiket sebagai tanda masuk yang tercantum pula harga dari tiket yang diberikan.
"Meski untuk pejabat tetap harus membayar pajak. Untuk itu, kami tetap memberikan tiket sama seperti penonton yang lain," katanya menjelaskan.
Pemberian tiket gratis kepada pejabat mencuat ke permukaan pada pertandingan final Piala AFF 2010 saat tuan rumah Indonesia mampu lolos ke babak final. Pemberian tiket itu dinilai banyak kalangan sebagai gratifikasi dalam bentuk tiket pertandingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika