Suporter Malang Desak Kejakgung Usut Kasus Nurdin Halid

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komunike Bersama Suporter Sepakbola Arek Malang (KBSSAM) mengajukan surat kepada Jaksa Agung, Basrief Arief. Dalam suratnya, suporter asal Jawa Timur itu meminta kepada Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid.

Salah satu perwakilan suporter, Agus Arifin, menjelaskan bahwa surat tersebut diajukan agar kejaksaan segera mengambil alih kasus dugaan korupsi Persatuan Sepakbola Indonesia Samarinda (Persisam) yang diduga melibatkan Nurdin Halid. Selain Nurdin, Agus meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa Executive Committe PSSI, Iwan Budianto, Direktur Badan Liga Indonesia, Andi Darussalam Tabussala, dan Hamka Kadi atas dugaan kasus yang sama.

"Menuntut Kejaksaan Agung memeriksa dan adili Nurdin Halid selaku Ketua Umum PSSI dalam kasus suap oleh Mantan Manajer Umum Persisam Samarinda,"tegas Andi usai mengajukan surat di Bagian Umum, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan atas terdakwa Aidil Fitri, Ketua Majelis Hakim menyebut Nurdin dan Andi masuk dalam 35 daftar pembayaran fiktif yang dilakukan Aidil dengan total pembayaran Rp 1,78 miliar. Hakim menyebutkan dana miliaran rupiah itu, antara lain mengalir ke Nurdin Rp 100 juta dan Andi Rp 80 juta. Aidil sendiri divonis satu tahun penjara lantaran terbukti korupsi Rp 1,78 miliar dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Samarinda tahun anggaran 2007/2008.

Selain kepada Jaksa Agung, Andi mengaku pihaknya juga mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Nurdin dalam kasus yang berbeda. Menurutnya, Nurdin diduga terlibat atas kasus cek perjalanan pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Gultom.

Andi pun meminta ketegasan pemerintah, yakni Menteri Negara, Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam kasus Nurdin Halid. Menurutnya, peran pemerintah diperlukan demi persepakbolaan nasional yang lebih baik.