Menpora: Pemerintah tidak Fasilitasi Lagi PSSI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Menpora Andi Mallarangeng tetap bertahan pada keputusannya yaitu tidak lagi memfasilitasi PSSI. Meskipun, asosiasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Nurdin Halid itu tetap ngotot berkantor di areal Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Gelora adalah aset milik pemerintah. Dengan dibekukannya kepengurusan PSSI saat ini, maka kami tidak akan memfasilitasi lagi seperti sebelumnya," kata Menpora di Jakarta pada Kamis (31/3) saat dikonfirmasi terkait penolakan PSSI untuk meninggalkan kantornya.

Pemerintah melalui Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (30/3) telah mengirimkan surat secara resmi ke PSSI. Salah satu isinya adalah meminta PSSI menghentikan semua kegiatan di bangunan aset milik negara itu.

Surat dengan nomor B 104/PPKGBK/Dirut/03/2011 itu diantarkan oleh Direktur Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Komplek GBK, M. Nigara. Surat diterima oleh Direktur Hukum dan Peraturan PSSI, Max Boboy.

Meski Menpora telah menyatakan tidak lagi memfasilitasi PSSI, namun tidak memberikan batas waktu yang jelas sampai kapan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid harus meninggalkan kantor yang berada di Pintu X-XI Gelora Bung Karno itu. "PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid akan berakhir pada 19 April nanti. Kita tunggu saja," kata mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ditanya gugatan yang akan dilakukan oleh pihak PSSI terkait dengan pembekuan asosiasi sepak bola Indonesia, pria asal Makassar itu hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang singkat. "Itu biasa," ucapnya.

Soal masalah penghentian aliran dana untuk PSSI, Andi menyatakan keputusan itu tetap dilakukan hingga kepengurusan PSSI baru terbentuk. Pada tahun ini, dana yang akan dikucurkan ke PSSI sebesar Rp 25 miliar. Jumlah tersebut naik Rp 5 miliar dibandingkan dana yang diberikan pada tahun 2010 lalu.