REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU--PSPS Pekanbaru berencana membentuk konsorsium menyusul adanya sinyal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyarankan klub sepak bola tidak lagi menggunakan dana APBD mulai tahun 2012. "Mungkin jalan tengah yang bisa kita lakukan adalah membentuk konsorsium, dengan demikian maka pembiayaan terhadap klub bisa dilakukan meski tanpa bantuan APBD," kata Manajer PSPS, Dastrayani Bibra, kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.
Konsorsium dinilai merupakan "win-win solution" bagi PSPS menjadi profesional, sebab klub sepak bola berjuluk Asykar Bertuah itu mengandalkan APBD untuk mengikuti Liga Super Indonesia menyusul minimnya perhatian kalangan dunia usaha di Riau. Seperti musim kompetisi 2010-2010, klub yang dibesut pelatih bertangan dingin Abdul Rahman Gurning itu mendapatkan suntikan dari APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp2,5 miliar tahun 2010, dan Rp12,5 miliar tahun 2011.
Meski demikian, kondisi keuangan PSPS terus morat-marit dan sering terlambat membayar gaji para pemain yang berdampak pada penurunan penampilan tim ketika malakoni laga baik dalam partai tandang ataupun kadang. PSPS juga berharap ketua umum PSSI yang terpilih nantinya dapat membaga klub-klub sepak bola yang ada di Tanah Air menjadi profesional sehingga dapat melepaskan diri dari ketergantungan APBD.
"Mayoritas klub-klub sepak bola saat ini masih bergantung kepada APBD kecuali Semen Padang dan Persib Bandung, karena itu ini menjadi pekerjaan rumah bagi PSSI," jelas manajer PSPS. Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan, dana hibah APBD kepada klub-klub sepak bola menjadi tidak adil jika dibanding beberapa urusan wajib pemerintah daerah, kemudian munculnya potensi konflik kepentingan dan berbagai aturan yang berpotensi korupsi.
Menpora Andi Mallarangeng menyatakan dukungan saran dari hasil kajian KPK untuk menghapus APBD bagi klub sepak bola profesional. "Sebaiknya sepak bola non-profesional yang didanai APBD," kata Andi.