REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI (bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga), Angelina Sondakh, mengkritisi isu intimidasi militer dan intervensi penguasa atas tubuh PSSI. "Saya rasa bukan soal intimidasi. Selama saya ikuti, kurang pas disebut intimidasi, atau pun intervensi," katanya kepada di Jakarta, Rabu (20/4).

Karena pada dasarnya, menurutnya, semua berkesempatan untuk ikut andil dalam proses pemilihan Ketua Umum (Ketum) PSSI. "Termasuk calon yang muncul sejak awal, yakni dari kalangan militer (George Toissuta)) maupun dunia usaha (Arifin Panigoro), unsur pengurus (Nirwan Bakrie), yang akhirnya (telah) digagalkan," kata Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Angelina Sondakh berpendapat, akan lebih baik kalau calon Ketum PSSI berasal dari latar belakang yang beragam, asalkan memang punya 'track record' dalam dunia persepakbolaan. Bagi dia, PSSI akan inklusif jika hanya didukung calon-calon lama yang (mau) dicalonkan kembali. "PSSI itu harus ekslusif, bukan malah inklusif dan masif. Sebab, justru dengan tokoh lama dicalonkan kembali, itu yang membuat PSSI jadi terlihat inklusif, dan itu tidak bagus," katanya.

Artinya, menurutnya, harusnya ekslusif, tapi tetap bisa dikontrol, karena mereka tidak sepenuhnya organisasi profesional. "Intinya, Ketum PSSI harus ada penyegaran, karena kondisinya sudah tidak kondusif," tuturnya.

Angelina Sondakh juga menyorot keberadaan beberapa lembaga baru seperti Liga Primer Indonesia (LPI) yang berdiri untuk lebih menggairahkan kehidupan sepak bola Indonesia agar lebih berkualitas, profesional serta tangguh. "Walaupun memang, menurut Statuta FIFA, organisasi-organisasi tersebut, dapat dianggap 'ilegal', dan membahayakan eksistensi PSSI dalam forum internasional, karena kita bisa kena ancaman sanksi mengikuti berbagai event di luar negeri," katanya.

Tapi ia berpendapat, organisasi 'ilegal' seperti LPI bisa bubar sendiri, jika kepercayaan terhadap PSSI sudah bangkit. "Termasuk jika (PSSI) sudah ada 'recovery image', sehingga Indonesia memang cuma ada satu dukungan untuk persepakbolaan, yakni PSSI. Ingat, kehadiran LPI dipicu oleh ketidakpuasan atas PSSI. Dan jika dalam keadaan normal, LPI bisa diproses berwadahkan PSSI," tegasnya.

Namun Angelina Sondakh juga mengatakan, status yang ilegal itu memang mestinya tidak perlu ada. "Organisasi tandingan, atau apa pun namanya, jika tak sesuai aturan main (bertentangan dengan Statuta PSSI), jelas tidak bagus. Tapi, karena kondisi PSSI yang masih begitu, ya perlu ada semacam alternatif juga," katanya.

Tapi, tetap saja ia menyatakan, hal-hal yang bersifat ilegal, jangan dibiarkan berlarut. "Karenanya, memang lebih baik dibenahi dulu PSSSI-nya, biar semua pihak bisa mendukung dan percaya," tandasnya. Ia mengingatkan, masa depan PSSI harus dipikirkan oleh banyak pihak yang konsern terhadap dunia sepakbola Indonesia (bukan hanya FIFA). "Elemen dari Pemerintah, kalangan profesional, Komite Normalisasi,KONI, maupun kelompok masyarakat peduli bola," pungkas Angelina Sondakh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika