George-Arifin Ikuti Proses Komite Normalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - George Toisutta dan Arifin Panigoro tetap diajukan sebagai calon Ketua Umum PSSI. Dan saat ini, keduanya akan mengikuti proses yang dilakukan Komite Normalisasi. Namun jika Komite Normalisasi tetap tak mengizinkan keduanya sebagai calon ketua umum, maka baik George maupun Arifin sudah menyiapkan rencana cadangan.

Juru Bicara George-Arifin, Halim mahfudz, mengatakan, pihaknya bersama para pemilik suara tidak mengubah keputusannya untuk mengajukan George dan Arifin sebagai calon Ketua Umum PSSI. Namun, George-Arifin tidak akan buru-buru memutuskan menggelar kongres sendiri dan tetap mengikuti proses yang dilakukan Komite Normalisasi selaku pemegang mandat FIFA. "Saat ini kita ikuti saja dulu aturan yang berlaku," kata dia, ketika dihubungi, Sabtu (23/4).

Sedangkan rencana cadangan itu, antara lain, mengajukan pelarangan FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olah raga Dunia. "Itu akan kita ajukan setelah proses pencalonan," kata Halim. Langkah ini akan ditempuh bila Komite Normalisasi yang juga bertindak sebagai Komite Pemilihan tidak meluluskan langkah George dan Arifin untuk mengikuti Kongres PSSI pada 20 Mei mendatang.

George dan Arifin tetap mengajukan pendaftaran pada proses pemilihan yang dilakukan Komite Normalisasi. Keduanya tetap maju dalam bursa pemilihan ini karena mendapat dukungan mayoritas pemilik suara. Halim mengatakan, dukungan kepada George dan Arifin mencapai 92 dari 101 pemilik suara sah. Sedangkan, dukungan tertulis dalam formulir pendaftaraan mencapai 72 suara. "Dukungan inilah yang membuat, pak George dan pak Arifin tetap yakin maju," kata dia.

Pendaftaran calon ketua umum PSSI ditutup, Sabtu (23/4) dini hari WIB. Selanjutnya, Komite Normalisasi akan langsung melakukan proses verifikasi terhadap nama-nama yang masuk. Halim berharap, dalam keputusannya Komite Normalisasi akan tetap meloloskan George dan Arifin selaku pemilik dukungan terbanyak.

Sebab, pencalonan George dan Arifin tidak melanggar statuta FIFA. Keduanya tidak pernah divonis bersalah dalam kasus hukum. "Kita ikuti ini karena tidak ingin dicap sebagai calon yang melanggar. Karena itu, kami juga berharap Komite Normalisasi tidak melanggar," kata Halim.