REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa DPR tidak boleh tinggal diam dalam kasus kekisruhan Kongres Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan membiarkan PSSI berantakan.
"Bila pemerintah lepas tangan terhadap konflik PSSI, DPR tidak boleh tinggal diam dan membiarkan PSSI berantakan karena ulah para pengelolanya," kata Yudi melalui siaran pers yang dikirim kepada ANTARA, Jakarta, Senin (23/5).
Komisi I DPR, katanya, harus segera memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan alasan apa mengizinkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta, sebagai perwira aktif maju menjadi calon Ketua Umum PSSI. George disebut-sebut menjadi salah satu penyebab buntunya Kongres PSSI.
TNI, kata dia, seharusnya menjadi perekat persatuan bangsa dan bukan menjadi sumber masalah perpecahan.
"Demi kepentingan yang lebih luas, Komisi I DPR dapat meminta Panglima TNI mencabut izin pencalonan Kasad dari PSSI. Masih banyak pekerjaan lain dalam TNI AD yang lebih penting diperhatikan Kasad," kata mantan anggota Komisi I DPR RI 2004-2009 ini.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Marwan Ja'far, mendesak pemerintah menyelamatkan PSSI dan kelangsungan persepakbolaan nasional. "Pemerintah harus menyelamatkan muka PSSI dan persepakbolaan nasional. Jangan sampai masalah martabat bangsa ini dipasung, dihambat dan dihancurkan oleh oknum-oknum tertentu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
