REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Setelah memastikan solo sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI, Komite Normalisasi akan mulai menyebar undangan kepada 101 pemilik suara pada 13 Juni mendatang. Ketua Normalisasi Agum Gumelar mengatakan, berbagai ketentuan Kongres mulai dari agenda hingga tata cara pemilihan akan langsung dijelaskan undangan tersebut.
Kongres berpeluang deadlock lagi kalau Kelompok 78 bersikukuh George Toisutta, dan Arifin Panigoro. FIFA melarang Arifin, George, bersama Nirwan Bakrie, Nurdin Halid, menjadi kandidat untuk bersaing dalam perebutan kursi nomor satu PSSI.
Agum mengatakan, pihaknya juga akan mengupayakan agar Kongres Luar Biasa ini menuai hasil yang konkret. Komite Normalisasi juga akan melakukan safari komunikasi dengan para pemilik suara.
"Kita akan mendatangi daerah-daerah mulai besok. Kami butuh dukungan dan pengertian semua pihak di Indonesia agar Kongres bisa berjalan dan Indonesia terbebas dari sanksi," kata Agum.
Selain itu, Komite Normalisasi akan meminta bantuan berbagai pihak di dalam negeri untuk menyukseskan acara ini. Agum mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rita Subowo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.
Komite Normalisasi juga akan meminta bantuan Federasi Sepak bola Asia (AFC) untuk memberikan pendampingan hukum (legal assistance) selama Kongres digelar. Dua delegasi Komite Normalisasi akan segera berangkat ke kantor AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. "Joko Driyono dan satu lainnya belum diputuskan," kata Agum.
FIFA sudah menyatakan pengurus PSSI baru sudah harus terpilih 30 Juni. Bila tidak, maka Indonesia akan langsung menerima sanksi. Bila terkena sanksi, maka PSSI akan kehilangan seluruh hak seperti yang tercantum pada article 12 Statuta FIFA.
Artinya, tim sepakbola Indonesia (termasuk klub) tidak bisa mengikuti kualifikasi Pra Piala Dunia atau SEA Games atau ajang internasional lainnya. PSSI juga tidak lagi mendapatkan subsidi untuk program pembinaan baik dari FIFA dan AFC.