REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komite Normalisasi memutuskan untuk membawa Liga Primer Indonesia (LPI) berada di bawah pengendalian PSSI. Komite Normalisasi dan LPI akan membentuk tim untuk mengatur teknis pengawasannya.
Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar, mengatakan bahwa keputusan itu sesuai dengan mandat dari FIFA untuk mengawasi atau membubarkan LPI. Komite Normalisasi sudah menyepakati berbagai poin untuk membawa LPI ke sistem pengawasan PSSI. “Ada kesepakatan dengan LPI untuk memudahkan kompetisi itu berada di bawah PSSI,” kata Agum, di Jakarta, Jumat, (24/6).
Anggota Komite Normalisasi, Joko Driyono, mengatakan bahwa pihaknya dengan LPI akan membentuk tim kerja untuk membicarakan teknis pengawasan. Tim ini akan bekerja hingga 10 Juli tahun ini atau sampai batas akhir waktu kerja Komite Normalisasi.
“Kami tidak akan bicara soal keuangan, tapi aspek olahraganya. Ada tiga hal yang menjadi fokus hingga 10 Juli nanti, yaitu administrasi kompetisi, regulasi, dan penegakan disiplin,” ujar Joko.
Ia mengatakan, administrasi kompetisi mencakup jadwal, pemain, dan ofisial pertandingan. Untuk regulasi kompetisi, LPI akan mengajukan proposal untuk disetujui oleh Komite Normalisasi. “Bisa langsung disetujui atau dimodifikasi. Tapi, itu harus disepakati oleh PSSI,” kata dia.
Joko menegaskan bahwa pengawasan ini bukan berarti LPI terafiliasi dengan struktur kompetisi PSSI. Sebab, Komite Normalisasi tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan anggota LPI sebagai anggota PSSI. Kewenangan tersebut berada pada Kongres PSSI yang rencananya digelar pada 9 Juli di Solo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
