Pencairan APBN-P 2011 untuk SEA Games Sulit Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembentukan tim advokasi dana SEA Games XXVI tidak serta-merta membuat pencairan Rp 700 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dapat segera dilakukan. Deputi V bidang Olah raga dan Budaya Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Sugihartatmo, mengatakan, pencairan dana untuk SEA Games sulit dilakukan sebelum September mendatang.

"Karena banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kami hanya berharap dengan tim ini, dana bisa terserap seluruhnya sebelum SEA Games digelar," kata dia, di Jakarta, Selasa (9/8).

Panitia berharap anggaran untuk SEA Games diharapkan dapat dicairkan lebih cepat. Padahal, APBN-P 2011 direncanakan disahkan pada medio Agustus ini dan pencairan dilakukan paling cepat akhir September.

Selain itu, sesuai prosedur pencairan APBN-P hanya setelah APBN diserap seluruhnya. Karena itu, Kemenko Kesra mengusulkan pada Kementrian Keuangan terkait pembentukan tim advokasi agar penyerapan anggaran dari Pemerintah berjalan sesuai aturan.

Tim berisi Kemenkeu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Menko Kesra dan Kemenpora. "Kami akan kirim surat ke Presiden mengenai pembentukan tim ini," ujar Sugihartatmo.

Sugihartatmo mengatakan, keberadaan tim ini dapat membantu pencairan Rp 516 miliar pada APBN 2011 dan Rp 700 miliar di APBN-P 2011 dengan memberikan saran-saran yang feasible. Tim advokasi diharapkan bisa memberikan saran-saran yang tepat agar Kemenpora dapat menyerap anggaran dengan cara yang tepat.

"Upaya ini dilakukan demi kelancaran SEA Games karena Pemerintah sudah menyediakan APBN kalau tidak digunakan akan sia-sia," ujar dia.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Kemenpora, Djoko Pekik, mengatakan, penyerapan yang akan meminta saran dari tim adalah dana untuk teknologi informasi. "Karena kami tidak mungkin melakukan lelang," ujar dia.

Sementara itu, dana honorarium sebesar Rp 1,5 miliar yang terdapat pada APBN 2011 sudah diterima Kemenpora. Sebelumnya, Kemenpora baru menerima Rp 7,9 miliar dari Rp 516 miliar yang dianggarkan pada APBN 2011.