Anggota DPR Kecewa dengan Manajemen PSSI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi X DPR Zulfadli menyatakan kecewa dengan kepengurusan PSSI pimpinan Djohar Arifin dan Farid Rahman setelah manajemen organisasi sepak bola Indonesia pada saat ini terbukti semakin kacau.

Padahal, ujarnya di Jakarta, Kamis, kepengurusan ini sebelumnya diharapkan mampu membawa angin segar dan perubahan pasca kisruh PSSI di bawah Nurdin Halid.

"Janji duet kepemimpinan Djohar Arifin- Farid Rahman adalah membentuk kepengurusan yang ramping. Tapi justeru sebaliknya tidak demikian. Janji mereka untuk mengelola liga secara profesional, juga berubah dan kini amburadul tak karuan," ujarnya.

Zulfadli mengatakan bahwa walaupun baru berjalan tiga bulan, kepemimpinan Djohar Arifin di PSSI banyak yang inkonsisten. Akibatnya kemudian adalah banyak percikan permasalahan di internal PSSI. Kondisi yang berlarut itu diprediksi bakal menimbulkan gejolak baru PSSI jika Djohar Arifin tak mampu mengakomodir aspirasi anggotanya.

Lebih lanjut politisi itu mengatakan bahwa DPR akan kembali turun tangan membantu menyelesaikan kisruh di tubuh kepengurusab PSSI. Namun DPR tidak langsung masuk ke PSSI melainkan mendesak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng untuk segera melakukan evaluasi kinerja PSSI.

"Sebab suara yang menghendaki Kongres Luar Biasa (KLB) sudah sangat nyaring, karena makin amburadulnya kepengurusan saat ini," ujarnya seraya menegaskan bahwa upaya DPR itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi X DPR RI.

Pada bagian lain, politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa Menpora saat ini kurang respon terhadap persoalan yang muncul di tubuh PSSI. Menpora dinilainya sudah terlalu pusing dengan kasus wisma atlet dan persiapan SEA Games sehingga melupakan permasalahan di PSSI saat ini.

"Padahal sudah menjadi kewajiban Menpora untuk memfasilitasi para pihak agar duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya. Apabila persoalan yang melanda PSSI itu tak juga selesai, Zulfadli mengatakan, seusai aturan main maka Kongres Luar Biasa (KLB) juga bisa menjadi jalan keluarnya.