REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PSSI mengancam akan menggugat PT Liga bila tetap menggulirkan Liga Super Indonesia yang direncanakan dibuka pada Kamis (1/12) mendatang di Jayapura. Direktur Legal PSSI, Finantha Rudy mengatakan bahwa PSSI tidak akan menoleransi sikap mbalelo PT Liga yang dinilainya telah keluar dari koridor.
Koridor yang dimaksud Rudy adalah surat pencabutan mandat PT liga yang telah dikeluarkan PSSI pada September lalu. Dia pun menegaskan bahwa hingga kini kepemilikan PT Liga masih berada di bawah saham mayoritas PSSI.
"Kemarin kami melayangkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami mendapat balasannya yang menyebut bahwa kepemilikan PT Liga per 29 November adalah masih dipegang secara mayoritas oleh PSSI," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/11).
Sebagai pemegang saham mayoritas, PSSI lanjut dia, merasa tidak pernah memberi mandat pada PT Liga untuk menyelenggarakan liga super Indonesia. Sebaliknya, PSSI telah menunjuk perusahaan baru yakni PT Liga Prima Indonesia Sportindo, sebagai pengelola baru kompetisi.
"Kami juga membantah bahwa telah terjadi RUPS. Hingga saat ini RUPS tidak pernah dilakukan dengan mengundang kami PSSI saat ini selaku pemegang 99 persen saham sah. Mereka pun tidak pernah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pada kami," tuturnya.
Atas alasan terakhir itu pulalah, PSSI mencabut mandate PT Liga. PT Liga dinilai lari dari tanggung jawabnya untuk melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan pada PSSI. Padahal, kata dia, PSSI telah menunjuk auditor dari mancanegara untuk memeriksa segala transaksi keuangan selama Liga Super Indonesia berputar.
Dia pun menjamin bahwa PSSI tidak akan tinggal diam dengan aksi PT Liga yang akan menyelenggarakan LSI pada, Kamis (1/12). "Kami telah mempertimbangkan sebuah langkah hukum," pungkasnya.
Senada seperti yang disampaikan Rudy, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin tetap pada kesimpulan bahwa LSI yang akan bergulir mulai hari ini di Jayapura adalah kompetisi ilegal. Dia pun berpatokan pada surat Kemenkum HAM yang menyatakan bahwa PT Liga masih berada dalam kepemilikan PSS, sehingga PSSI lah yang berhak menetapkan arah haulan kompetisi.
"Sangat diharapkan publik mendapat informasi yang beredar selama ini bahwa kompetisi resmi itu di PSSI," tegas Djohar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika