REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PSSI berusaha menuntaskan verifikasi anggotanya yang ditengarai mendukung pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).
Sekjen PSSI Tri Goestoro di Jakarta, Senin (9/1) mengatakan, proses verifikasi membutuhkan ketelitian karena harus melakukan konfirmasi dengan semua pihak yang telah memberikan dukungan.
"Kami membutuhkan hitam di atas putih. Jadi perlu waktu. Yang jelas malam ini semua proses verifikasi harus tuntas," katanya di Kantor PSSI Senayan Jakarta.
Menurut dia, hasil verifikasi nantinya akan dibawa ke rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI hari Selasa (10/1). Rapat kemungkinan besar akan dihadiri oleh semua anggota Exco di luar empat anggota yang telah dinonaktifkan.
"Banyak hal yang dibicarakan pada rapat Exco nanti. Apa yang terjadi saat ini yakni rencana KLB juga dibicarakan," katanya menambahkan.
Ditanya apakah pada rapat EXCO juga akan membahas penggantian empat anggota yang telah dinonaktifkan, Tri Goetoro mengaku pada rapat nanti tidak akan membahas hal itu. Empat anggota yang telah dinonaktifkan adalah La Nyalla Mattalitti, Erwin Dwi Budiawan, Roberto Rouw dan Tony Apriliani.
Sementara itu Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengatakan, selain verifikasi, pihaknya terus berupaya untuk meyakinkan klub-klub Indonesia Super League (ISL) untuk bergabung dengan kompetisi resmi yang digelar PSSI.
"Kami akan meminta keterangan dari utusan yang dikirim ke masing-masing klub. Kami berharap segera ada jawaban," katanya saat dikonfirmasi melalui telepon.
Mengenai rencana KPSI yang akan menggelar KLB 6 Maret mendatang, Ketua Umum PSSI mengaku tidak mempermasalahkan karena komite yang dibentuk oleh mayoritas anggota PSSI itu dianggap ilegal. "Biar saja, itu kan ilegal," kata Djohar yang juga mantan Sekjen KONI Pusat itu.
KPSI mengklaim telah didukung 452 anggota PSSI yang terdiri dari Pengprov PSSI, klub ISL, Divisi Utama, Divisi I, II dan III. Sesuai dengan jadwal sebelum diadakan KLB terlebih dahulu akan melakukan Kongres Tahunan di Bandung, 26 Januari nanti. Salah satu agendanya adalah membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding.