REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komite Eksekutif (Exco) PSSI menyatakan sepakat menolak permintaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digulirkan Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI).
"Tidak ada alasan untuk menggelar KLB seperti yang diminta. Sebab, tidak satu pun pasal dalam Statuta PSSI maupun FIFA yang dilanggar. Termasuk hasil Kongres Bali," tegas Ketum PSSI, Djohar Arifin Husin, seperti dikutip dari situs resmi PSSI.
Kepastian penolakan tersebut diperoleh dalam sidang Exco PSSI. Dari tujuh anggota Exco yang ikut pertemuan, semuanya sepakat menolak permintaan untuk melaksanan KLB.
Jika saja PSSI melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan KPSI, AFC maupun FIFA dipastikan tidak akan tinggal diam. Tapi karena PSSI tidak melakukan pelanggaran, maka induk organisasi sepakbola dunia tersebut mendukung upaya PSSI.
"Sesuai statuta, penyelenggara KLB adalah PSSI dengan mendapat persetujuan dari Exco. Jadi, tidak benar bahwa pihak lain yang menggelar KLB,'' kata Djohar. ''Harapan kami, semua ini segera diakhiri. Sebab masyarakat sudah muak. Terpenting adalah bagaimana program bisa berjalan dengan baik," tegasnya.
Verifikasi KLB
KPSI telah memberikan verifikasi berkas dukungan KLB kepada PSSI. Dari 460 berkas yang diterima, hanya 320 berkas yang lolos verifikasi.
"Jumlah itu menciut karena ditemukan ada 11 surat dukungan ganda, 80 suara tidak sah karena bukan anggota PSSI, serta adanya 49 tim dari Divisi Satu dan Divisi Dua yang memberikan fakta integritas terkait bantahan atas klaim dari KPSI," beber Sekjen PSSI, Tri Goestoro, selaku ketua tim verifikasi PSSI.
Sesuai data base dalam buku besar yang masih ditulis secara manual, anggota PSSI tercatat sebanyak 588. Dari hasil verifikasi tahap pertama, jumlah 320 suara dukungan tersebut dipastikan tidak memenuhi persyaratan untuk menggelar KLB. Yakni, permintaan 2/3 dari jumlah anggota.
"Verifikasi tahap pertama ini pun belum kami dalami secara detail. Jadi, kemungkinan berkurangnya jumlah dukungan dari 320 tersebut masih sangat terbuka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
