REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng menegaskan pemerintah tidak akan mendukung terselenggarakannya Konggres Luar Biasa (KLB) PSSI karena tidak akan menyelesaikan masalah namun tidak bisa melarangnya.
"Pemerintah tidak mendukung KLB PSSI karena tak bisa menyelesaikan masalah karena tak bisa memutuskan mana yang benar dan salah sehingga yang ada mana yang lebih kuat," kata Menpora Andi Mallaranggeng pada raker dengan komisi X di Senayan Jakarta, Selasa (7/2) malam.
Lebih lanjut Menpora menegaskan pemerintah tidak akan membantu atau memfasilitasi pelaksanaan KLB tersebut. Namun Menpora menjelaskan bahwa pemerintah berdasarkan statuta FIFA tidak bisa melarangnya.
"Dalam hal pembentukan timnas, pemerintah dalam pembentukan timnas meminta untuk non diskrtiminatif terkait suku, asal klub dan sebagainya," kata Menpora.
Sebelumnya Menpora juga menjelaskan soal permulaan munculnya persoalan di PSSI. Usai terpilihnya ketum PSSI Djohar Arifin pada 9 Juli 2011 dalam perjalanannya ada beberapa kebijakan pengurus PSSI yang dianggap kontroversi.
Antara lain soal penggantian pengelola Liga. Kemudian penambahan klub dari semula 18 klub menjadi 24 klub. Selain itu soal pemecatan empat anggora Komisi Eksekutif dan sebagainya.
"Masing-masing pihak mendasarkan interpretasi pada statuta FIFA dan PSSI. Dalam posisi ini pemerintah netral dan berdasar UU yang ada," kata Menpora.
Menpora juga menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta KONI lakukan mediasi sebagaimana diamanahkan UU. "Mediasi sudah berjalan. Sudah ada pertemuan-pertemuan. Kami berharap mediasi bisa selesai. Jika tidak, pilihannya ke arbritrase," kata Menpora.