REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penanggung jawab timnas PSSI, Bernhard Limbong mengaku penghentian dana untuk timnas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dinilai wajar karena prestasi sepak bola kurang maksimal.
"Karena prestasi jelek, saya kira penghentian dana itu wajar. Penghentian ini diharapkan bisa memacu bagi timnas untuk lebih baik," katanya di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).
Rencana penghentian dana untuk timnas oleh pemerintah mencuat kepermukaan seiirng dengan kekalahan telak Timnas Garuda 0-10 dari Bahrain pada pertandingan terakhir Pra Piala Dunia (PPD) 2014, di Bahrain, Rabu (29/2).
Kekelahan yang diderita Irfan Bachdim dan kawan-kawan ini dinilai yang terburuk selama keiikutsertaan Timnas Garuda pada Pra Piala Dunia maupun pertandingan-pertandingan internasional lainnya. Kekalahan terbesar timnas terjadi pada 1974 saar menghadapi tuan rumah Denmark dengan skor 0-9.
Limbong mengaku, tidak semua prestasi timnas dinilai mengecewakan. Timnas U-17 bahkan telah menjadi yang terbaik saat mengikuti turnamen di Hongkong beberapa waktu lalu.
"Timnas U-21 juga bermain bagus. Bahkan saat ini masuk semifinal Piala Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam. Ini juga pantas diapresiasi," kata pria yang juga Ketua Komisi Disiplin PSSI itu.
Jendral Bintang Satu itu mengaku, dengan lolosnya Andik Vermansyah dan kawan-kawan ke semifinal Piala Hassanal Bolkiah rencananya Menpora Andi Mallarangeng akan mendukung secara langsung ke Brunei Darussalam, Rabu (7/3). "Ini salah satu bentuk apresiasi dan dukungan," kata Limbong dengan tegas.
PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin sebelumnya telah mengajukan permintaan dana kepada pemerintah yang salah satunya akan digunakan untuk timnas kurang lebih mencapai Rp 40 miliar.
Dana yang diajukan itu bukan hanya digunakan untuk satu timnas saja, namun akan digunakan untuk timnas yang saat ini mulai dibangun yaitu Timnas U-12, U-15, U-17, U-19, U-21, U-23 serta timnas senior. Semua timnas itu dijadwalkan mengikuti turnamen di luar negeri serta agenda di dalam negeri.