REPUBLIKA.CO.ID, -- Presiden FIFA Sepp Blatter mengatakan akan segera bertemua dengan Presiden Brazil, Dilma Rousseff. Pertemuan itu, kata Blatter direncanakan dilakukan minggu depan. Hal ini terkait memburuknya hubungan FIFA dengan Pemerintah Brazil atas persiapan Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke menyinggung pemerintah Brazil dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Brazil memerlukan 'sepakan di bokongnya' untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur perhelatana Piala Dunia 2014. Hal ini memicu kemarahan Brazil yang mengatakan tidak mau berhubungan lagi dengan Valcke.
Valcke sendiri telah menyampaikan permintaan maafnya Selasa lalu. Dan kini, giliran Blatter yang berkirim surat pada Pemerintah Brazil. Dalam suratnya Blatter mengatakan.
“Mohon izinkan saya menyampaikan penyesalan saya yang paling dalam atas situasi yang berkembang. Saya sangat prihatin atas memburuknya hubungan antara FIFA dengan pemerintah Brazil, dimana suatu hubungan yang selalu ditandai dengan saling menghormati,” kata Blatter.
“Kalian juga telah menerima surat dari sekretaris umum FIFA Jerome Valcke dan saya tidak memiliki komentar lebih lanjut mengenai hal ini selain untuk mengatakan bahwa baik sebagai presiden FIFA dan secara pribadi, saya ingin meminta maaf kepada semua orang – terutama pemerintah Brazil dan Presiden Dilma Rousseff – yang merasa bahwa kehormatan dan kebanggaan telah terluka,” tulisnya lagi.
Di surat itu juga tertulis.”Brazil pantas untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan seluruh dunia akan melihat ini. Namun bagaimanapun, jam pasir sudah berjalan sejak 2007. Untuk itu penting bagi kita untuk tidak membuang waktu. Marilah kita membangun sesuatu yang besar bersama-sama, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Lula selama kepresidenannya. Saya akan bepergian di Asia, India, Bangladesh, Bhutan dan Nepal hingga 10 Maret, dan setelah itu saya ingin bertemu dengan Presiden Rousseff dan diri anda secepat mungkin – idealnya minggu depan,” jelas Blatter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika