REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) segera mengambil alih tongkat organisasi PSSI jika tawaran rekonsiliasi tidak tercapai. Lewat sembilan butir pernyataannya, Ketua KONI Tono Suratman menegaskan bahwa konflik PSSI tidak bisa hanya selesai dengan Kongres Luar Biasa KPSI ataupun surat sanksi dari PSSI ke klub, melainkan rekonsiliasi seluruh pihak yang berpolemik.
KONI menegaskan, sebelum pihaknya mengambilalih PSSI, ada lima tawaran solusi yang bisa diambil para pengurus sepak bola nasional. Solusi pertama adalah tetap melakukan rekonsiliasi hingga menghasilkan sebuah kesepakan.
"Belajar dari pengalaman 2 kali KLB sebelumnya, maka KLB bukan satu-satunya cara penyelesaian konflik PSSI. Sehingga dapat diselesaikan bersama oleh PSSI dan KPSI dengan menjunjung tinggi prinsip dasar olaharaga; fairness & respect," ujar Ketua KONI, Tono Suratman dalam keterangan pers kepada wartawan, Kamis (15/3).
Jika solusi menghindari KLB bisa dicapai, KONI mengimbau agar Kongres Tahunan PSSI segera dijalankan guna menyamakan visi setiap insan sepak bola. "Kongres tahunan sesuai amanah statuta PSSI dengan merujuk pada keputusan Kongres PSSI tanggal 19 Januari 2011 di Bali dan Kongres PSSI tanggal 9 Juli 2011 di Solo,".
Namun, KONI menyadari bahwa KLB bisa terlaksana sesuai dengan statuta PSSI. KONI, lanjut Tono, menyadari bahwa KLB yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Statuta PSSI adalah hak konstitusional kedaulatan anggota yang harus dihormati. "Jika PSSI dan KPSI bersama-sama melaksanakan KLB, maka sepatutnya agenda KLB hanya terbatas pada perubahan statuta PSSI," jelasnya.
Namun jika kesepakatan rekonsiliasi, kongres tahunan, maupun KLB sulit disepakati, dia menyerahkan pada PSSI dan KPSI agar menempuh jalur pengadilan arbitrase. Kedua pihak dipersilahkan menyelesaikan permasalahan PSSI melalui Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI). "Solusi kelima adalah KONI dengan Mandat persetujuan PSSI dan KPSI, akan menyelenggarakan KLB yang agendanya terlebih dahulu mengubah Statuta PSSI dan kemudian Memilih Ketua Umum," terangnya.
Barulah jika lima poin yang ditawarkan menemui jalan buntu, maka KONI akan langsung mengambilalih organisasi PSSI. "KONI sebagai Induk organisasi Olahraga yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembinaan organisasi dan prestasti olehraga sepakbola di Indonesia, akan mengambil alih sementara kepengurusan olahraga sepakbola Indonesia hingga digelarnya KLB. Sebagaimana diatur dalam Statuta KONI pasal 30 ayat (9)," ujar Tono.
Poin ang diputuskan KONI juga menyasar kompetisi Liga Prima Indonesia dan Liga Super Indonesia yang diimbau agar tetap berjalan selama proses penyelesaian konflik. KONI berpendapat bahwa kedua kompetisi mempunyai spirit yang sama untuk memajukan sepakbola nasional, dan karenanya mempersilahkan kompetisi IPL dan ISL adalah kompetisi yang sah dan diakui menurut hukum serta berjalan dengan pengelolaan yang profesional, transparan dan berkualitas.
"Kompetisi tetap dilaksanakan karena terkait dengan kontrak Pihak ketiga, kemudian dalam kurun waktu paling lama 3 tahun melakukan rekonsiliasi, setelah lebih dahulu mengkaji serta menemukan sistem kompetisi yang tepat dan menuntaskannya dengan melakukan revisi atas Statuta PSSI," ujar Tono.
Sebagai inti dari keputusannya, KONI menitikberatkan pada nasib timnas yang jadi korban akibat polemik berkepanjangan. Menurut pria yang sukses mengantarkan Indonesia menjuarai Sea Games itu, tim nasional adalah harkat dan martabat bangsa."Oleh karena itu pembentukan Timnas haruslah dilakukan tanpa diskriminasi dan memakai pemain terbaik yang pantas dan patut bermain sebagai pemain Timnas baik IPL, ISL dan klub lainnya," pungkasnya.
Terkait dengan poin keputusan KONI, PSSI yang juga hadir dalam pertemuan mengaku penyelesaian polemik bisa terlaksana dengan menghentikan polemik kompetisi. Karena itu PSSI akan segera melebur IPL dan ISL dalam kompetisi baru. "Kami yakin ini adalah intisari dari perbedaan pandangan yang terjadi selama ini," ujar Wakil Sekjen PSSI, Hadiyandra.
Sedangkan KPSI mengaku menyambut positif tawaran KONI. Menurutnya, KONI mempersilahkan KPSI untuk tetap melaksanakan Kongres Luar Biasa. Namun dia menyayangkan absennya Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dalam setiap pertemuan rekonsiliasi. "Justru yang dikirim hanya pegawai PSSI,"
Ikuti Whatsapp Channel Republika
