REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Manuver PSSI versi KPSI yang mengecam tindakan PSSI Djohar Arifin soal rekonsiliasi IPL dan ISL, dipandang sebagai bukti nyata keinginan agar Indonesia disanksi FIFA.
Pengamat sepak bola Budiarto Shambazy mengatakan bahwa PSSI versi KPSI ingin Indonesia disanksi agar kesempatan mereka menguasai sepak bola Indonesia tercapai. Tujuan kelompok ditas kepentingan bangsa ini yang dikhawatirkan akan menggiring Indonesia pada sanksi FIFA.
“Kita semua tahu, walau mereka sudah buru-buru melakukan revisi, tapi kehendak agar Indonesia disanksi FIFA sudah mereka tuangkan dalam manifesto KPSI di ayat ketujuh.
Inilah sebenarnya misi mereka,” Tidak hanya itu, keinginan Indonesia disa
nksi FIFA tampak pada tindakan PSSI versi KPSI yang mengklaim diri diakui FIFA. Padahal FIFA lewat keterangan Komite Medianya sudah menyatakan hanya mengakui PSSI hasil Kongres Solo Juli 2011. Sedangkan untuk Kongres di Ancol, FIFA lewat suratnya dua hari sebelum pelaksanaan KLB PSSI versi KPSI menyatakan; “Harap dicatat, FIFA tidak pernah berpikir hadir dalam kegiatan yang disebut "Kongres KPSI".
Namun seluruh kenyataan itu terus diabaikan, demi mengulur waktu rekonsiliasi. Walhasil polemik terus diciptakan PSSI versi KPSI agar hingga tanggal 15 Juni 2012, Indonesia dijatuhi sanksi FIFA. “Inilah yang mereka harapkan sanksi FIFA. Tapi sayangnya FIFA juga sudah mengetahui duduk kronologinya sehingga tidak mungkin akan membiarkan ada pihak yang ingin menghancurkan sepak bola Indonesia,” pungkasnya.Ke
Sebelumnya, Ketua PSSI versi KPSI, La Nyalla Matalitti, memandang PSSI yang dipimpinnya yang paling berhak menjalankan rekomendasi soal rekonsiliasi. Karena itu PSSI versi KPSI akan segera mencoba menarik empat klub IPL yang dinilai bermain di liga breakaway. "Kami akan rangkul empat klub IPL Persiba Bantul, Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, dan Persijab,"
La Nyalla pun mengancam akan menyeret Djohar Arifin dan Bernhard Limbong ke kepolisian jika terus melakukan pendekatan ke klub Liga Super Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
