REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng belum mengambil sikap tegas terkait konflik sepak bola Indonesia. Meskipun tenggat waktu dari FIFA tinggal menghitung hari, Menpora memilih memberikan waktu  kepada PSSI dan KPSI untuk menemukan solusi melalui Komite Bersama atau Joint Committee (JC).

Andi menyatakan baru bisa menghasilkan satu kesepakatan dengan PSSI dan KPSI, yakni penyelenggaraan satu kongres.

"Tidak ada kongres PSSI ataupun kongres KPSI," ujar Andi setelah melakukan pertemuan dengan jajaran PSSI dan KPSI di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Sedangkan mengenai konflik dualisme kepengurusan dan dualisme kompetisi, Andi masih memberikan kepercayaan kepada Komite Bersama. Ia mengakui, PSSI dan KPSI sudah sepakat untuk berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia terhindar dari sanksi. Untuk itu Andi berharap agar JC bisa segera menemukan solusi terhadap poin-poin kesepakatan (MoU).

Menpora baru akan mengambil kewenangan apabila kesepakatan tidak juga tercipta. Hanya saja Andi juga tidak bisa memberikan kepastian kapan akan melakukan kewenangan tersebut.

"Kalau ada kebuntuan, barulah pemerintah akan menjalankan kewenangan dengan tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Andi tanpa mau menyebutkan undang-undang yang dimaksud. 

Selama ini, tambah Andi, Kemenpora bukannya tidak mau turun tangan menangani masalah konflik sepak bola tanah air. Melainkan, pemerintah tidak mau campur tangan dan melakukan intervensi.

Dijelaskan Andi, surat FIFA yang dikirim kepadanya pada Senin (3/5) pun hanya sebatas imbauan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih peduli membantu menyelesaikan konflik, bukan intervensi.

"Jadi selama ini kami hanya mendorong terlaksananya MoU," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika