Pemerintah Ambil Alih Sepak Bola, Ini Kata KPSI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum KPSI, La Nyalla Mattalitti, menyatakan pasrah jika pemerintah mengambil alih permasalahan sepak bola nasional.

"Asalkan demi kebaikan sepak bola nasional," kata La Nyalla Mattalitti di sela-sela peluncuran kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2012/2013 di Jakarta, Rabu (12/12).

Kesempatan pemerintah mengambilalih terbuka lebar, karena pihak yang berpolemik yaitu PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dan KPSI pimpinan La Nyalla Mattalitti belum mendapatkan titik temu.

Akibat polemik ini, selain berpeluang diambil alih pemerintah, persepakbolaan nasional juga berpeluang mendapatkan sanksi dari federasi sepak bola dunia (FIFA).

Nyalla mengatakan pihaknya sudah siap menyikapi polemik hingga kemungkinan terburuk terjadi dalam persepakbolaan nasional. "Kalau tetap Djohar yang memimpin PSSI kami akan jalan terus dengan program-program yang telah ada," kata mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Djohar Arifin Husin ini.

Polemik antara PSSI dan KPSI kembali memuncak saat keduanya menggelar kongres bersamaan. Dampaknya pemerintah langsung bergerak cepat dengan mencari cara untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA.

Bahkan saat ini pemerintah telah membentuk Gugus Tugas yang diketuai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo dan beranggotakan Ketua Umum KONI, Tono Suratman, mantan Ketua Umum PSSI sekaligus mantan Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar, Deputi Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora Djoko Pekik serta Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni.

Tim ini langsung bergerak cepat yang di antaranya mengumpulkan berkas-berkas kedua lembaga yang baru saja menggelar kongres itu dan selanjutnya data-data itu akan dibawa ke AFC dan FIFA. Jika lobi yang dilakukan gagal maka Indonesia terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Sesuai dengan rencana, FIFA akan menggelar pertemuan di Tokyo, Jepang, Jumat (14/12).