REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum PSSI hasil Kongres Luar Biasa, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah tidak usah ragu-ragu mengambil tindakan tegas dalam upaya penyelesaian kisruh di tubuh PSSI.

"Pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas. Tidak perlu bosan melihat fakta bahwa MoU sebagai jalan penyelesaian kemelut PSSI memerintahkan kongres harus digelar pada 10 Desember adalah kongres biasa dan harus dihadiri pemilik suara Solo," ujar La Nyalla Mattalitti, di Jakarta, Rabu (12/12)

 La Nyalla mengingatkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh kepengurusan PSSI Djohar Arifin Husin sudah terjadi sejak tidak mematuhi hasil Kongres Bali 11 Januari 2011. Kesalahan itu, ujarnya dilanjutkan dengan mengubah status keanggotaan di PSSI.

"Dulu kami ajak untuk mengubahnya melalui kongres, tapi mereka tidak mau," ujarnya Kemudian, lanjut dia, peserta Kongres Solo 9 Juli 2011 adalah merupakan peserta yang keberadaannya diakui oleh FIFA merupakan peserta yang berhak mengikuti kongres pada 10 Desember 2012 melalui isi MoU.

"Jika Djohar Arifin secara sepihak membatalkan MoU, maka dia harus bertanggungjawab di hadapan semuanya. KPSI, ujarnya, tidak bisa disamakan dengan PSSI.

"PSSI terus menerus membohongi pemerintah dan lari-lari, sedangkan kami (KPSI, Red) tidak pernah lari dan kemarin ini menggelar kongres biasa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di PSSI," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika