REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Menpora, Djoko Pekik Irianto mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja bersikap untuk membubarkan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI).
Tak berujungnya konflik sepak bola tanah air membuat geram masyarakat Indonesia. KPSI pun dinilai sebagai pihak yang menjadi akar permasalahan. Adapun PSSI sebagai federasi yang sah dinilai harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Pria yang juga menjadi anggota Task Force Sepakbola Indonesia mengatakan, pemerintah tentu mengakui PSSI sebagai federasi yang sah sesuai yuridiksi. Namun sesuai de facto, tambah Djoko, keberadaan KPSI tidak bisa dihilangkan begitu saja mengingat KPSI juga mendapat dukungan dari anggota PSSI hingga akhirnya terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Ancol pada Maret 2012 yang memilih La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua KPSI.
"Pemerintah jelas mengakui PSSI sebagai federasi yang sah. Tapi kami tetap harus bekerja sesuai kerangka kerja," kata Djoko kepada Republika, Senin (17/12).
Saat ini, jelas Djoko, pemerintah melalui Task Force akan terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian konflik.
Hal tersebut harus dilakukan mengingat Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) telah mengamanatkan AFC sebagai penengah konflik sepak bola Indonesia. Untuk itu, Task Force akan melakukan pertemuan dengan presiden AFC Zhang Zilong guna membahas langkah dan formula penyelesaian konflik.
"Rencananya presiden AFC akan ke Indonesia pada awal Januari 2013. Di situ akan diketahui kerangka kerja seperti apa yang harus kita lakukan," pungkasnya.