IPW: Hentikan Perbudakan di Sepakbola Indonesia!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera menghentikan 'perbudakan' gaya baru di dunia sepak bola nasional.

Caranya dengan memerintahkan Menpora, Menakertrans dan Polri segera mengusut tuntas kasus tidak dibayarnya gaji para pemain bola di klub-klub peserta Kompetisi Sepakbola Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).

Selain itu, Presiden harus memerintahkan klub-klub penunggak segera membayarkan gaji para pemainnya. Jika mereka enggan membayar gaji para pemain, Presiden harus memerintahkan Kapolri agar tidak memberi izin penyelenggaraan Kompetisi ISL dan IPL musim 2013/2014.

"Indonesia Police Watch (IPW) menilai sudah saatnya Polri mencermati apa yang terjadi di ISL dan IPL. Jangan sampai kasus-kasus penipuan terhadap para pemain terus berlanjut hingga menimbulkan keresahan, konflik dan kekacauan," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu (2/1).

Saat ini tercatat 22 klub tidak membayar gaji pemainnya. Sepuluh di antaranya berasal dari 18 klub yang berkompetisi di ISL. Sedangkan 12 dari 18 klub di IPL belum membayar gaji pemain.

Rata-rata gaji pemain belum dibayar mulai dua sampai sepuluh bulan. Meski demikian, ISL dan IPL tetap nekat akan menggulir kompetisi 2013. Sejumlah klub yang tampil dengan 'manajemen baru', keberatan membayar gaji pemain musim lalu.

Bagi mereka, hal itu tanggung jawab manajemen lama. Masalahnya manajemen lama juga tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab membayar gaji para pemain.

"Akal-akalan ini jelas aksi penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Jika cara-cara ini dibiarkan, sama artinya pemerintah membiarkan perbudakan gaya baru di sepakbola nasional dimana para pemain disuruh bertanding tapi gajinya tak kunjung dibayar," katanya.

Neta mendesak Polri agar turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara tidak memberi izin Kompetisi ISL dan IPL sebelum gaji para pemain diselesaikan dengan tuntas.