REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfudz menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI).

Menurut Halim, hal tersebut menunjukkan ketidaktegasan pemerintah untuk menangani konflik sepak bola Tanah Air.

"PSSI sangat menyayangkan sikap 'mendua' pemerintah melalui Kemenpora atas rekomendasi kepada liga di luar yurisdiksi PSSI," kata Halim, Sabtu (5/1).

Halim menjelaskan, dengan pemberian rekomendasi itu, pemerintah telah mengabaikan surat FIFA tertanggal 26 November 2012. Padahal, ungkap Halim, surat tersebut mengingatkan pemerintah terkait Statuta FIFA pasal 10 dan 13 yang menyebutkan PSSI sebagai federasi yang sah dalam menata dan melakukan supervisi sepak bola di Indonesia.

"Selain itu, pasal 18 Statuta FIFA juga menyebutkan, klub-klub terhukum harus tunduk pada federasi," ucap Halim.

Dengan begitu, tambah Halim, pemerintah secara tidak langsung sudah memberi contoh tidak baik dengan mengajarkan suatu pihak untuk melanggar statuta otoritas olahraga.

Ia menilai, rekomendasi itu pun menjadi bukti pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi untuk tetap bergulir. Padahal sudah jelas LSI  tidak diakui otoritas sepak bola di tingkat Asean (AFF), Asia (AFC), dan Dunia (FIFA).

"Ini keputusan yang sangat tidak mendidik dan tidak sportif,"  tuturnya. PSSI akan melakukan membahas permasalahan ini dengan jajaran pengurus untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika