REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI, Saleh Mukadar, sangat menyayangkan sikap KPSI yang tak juga mau adanya rekonsiliasi dengan tetap bersikeras menolak permintaan pemerintah bahwa ISL harus berada dibawah yurisdiksi PSSI.
Sebelumnya, pertemuan tim baru bentukan pejabat sementara Menpora Agung Laksono yang berisikan perwakilan dari PSSI, KPSI, BOPI, dan Kemenpora yang digelar di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1) akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BOPI Haryo Yuniarto yang ditunjuk sebagai pemimpin tim akhirnya meminta PSSI dan KPSI menyiapkan proposal mengenai formulasi penyatuan liga, pengelolaan timnas, dan langkah-langkah bagaimana agar kompetisi Indonesia Super League (ISL) bisa kembali dibawah yurisdiksi PSSI sesuai amanat Menpora ketika membentuk tim baru ini.
"Kalau seperti ini terus tidak akan ada ujungnya. Pemerintah harus tegas menyikapi dengan berlandaskan pada statuta FIFA," katanya usai pertemuan tersebut.
Saleh menjelaskan, sesuai statuta FIFA, PSSI merupakan satu-satunya federasi yang berhak dan berwenang mengelola segala bentuk kegiatan olahraga di Indonesia. "Jika pemerintah bisa menegaskan hal ini, maka persoalan akan selesai," ucapnya.
PSSI, ungkap Saleh, sebenarnya menyambut positif langkah pemerintah menunjuk pihak terkait untuk membahas kisruh. Terlebih pemerintah dengan tegas telah meminta kompetisi ISL untuk berada dibawah kendali PSSI sebagai solusi mengatasai dualisme kompetisi.
"Tapi ternyata KPSI tak mau menjalankan amanat itu. Ini akan jadi ancaman bagi Indonesia terkena sanksi FIFA," tuturnya.