Sabtu 12 Jan 2013 09:57 WIB

Damai dengan PSSI, KPSI Bilang: Tidak Mau!

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Abdullah Sammy

Foto: Dok DPR

Djamal Aziz, Anggota KPSI

REPUBLIKA.CO.ID, Kedatangan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), pada Kamis (10/1), sempat menjadi angin segar bagi arah penyelesaian konflik sepak bola Indonesia. Namun faktanya, AFC yang diwakili langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Presiden AFC Zhang Jilong belum mampu memberikan solusi apalagi 'menaklukkan' KPSI.

Kepada wartawan seusai pertemuan di kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jilong hanya melontarkan pernyataan-pernyataan normatif. KPSI yang mengutus empat perwakilannya, yakni Togar Manahan Nero (sekjen KPSI), Djoko Driyono (CEO PT Liga Indonesia), Tigor Shalom Boboy (deputi bidang organisasi), dan Djamal Azis (komite eksekutif) sepertinya sukses mempertahankan ego mereka di hadapan Jilong.

Padahal, penyelesaian dualisme liga dan kepengurusan PSSI di Indonesia sangat bergantung pada sikap 'mengalah' KPSI untuk mau berada di bawah yurisdiksi PSSI. Menurut informasi yang dihimpun Republika, Jilong menggelar pertemuan khusus dengan wakil KPSI seusai rampung berdiskusi dengan PSSI.

Pertemuan AFC dengan KPSI yang dilaksanakan di lantai 19 kantor KOI, berlangsung lebih lama ketimbang dengan PSSI. Maklum, KPSI memang memerlukan waktu untuk bernegosiasi dengan Jilong.

Pada pertemuan itu, Jilong yang juga didampingi Sekretaris Jenderal AFC, Alex Soosay, kabarnya meminta KPSI agar mau menerima rekonsiliasi dengan cara penyatuan liga dan menyerahkan pemain Liga Super Indonesia (LSI) ke tim nasional Indonesia. Soal penyatuan liga, KPSI disarankan melepas kompetisi LSI untuk berada di bawah kontrol PSSI.

Hal itu, menurut Jilong, sesuai dengan roadmap PSSI untuk mengakhiri dualisme kompetisi secara damai. LSI dan LPI tetap berjalan tetapi berada di bawah kontrol PSSI sebagai upaya menuju unifikasi liga pada 2014.

Namun, KPSI menolak permintaan damai tersebut. Anggota Komite Eksekutif KPSI Djamal Aziz bahkan mengakui secara langsung adanya penolakan tersebut. “Benar, kami diminta seperti itu. Sudah tentu kami tidak mau," kata Djamal, kepada Republika, Jumat (11/1).