REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Republika
(Catatan sepak bola nasional)
Jujur, awalnya pandangan saya sama dengan mayoritas masyarakat yang meragukan sosok Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) terbaru. Pandangan yang mengerucut pada sebuah pertanyaan besar, "Apakah bisa figur yang selama ini dikenal kerap menebar kontroversi, mampu menyelesaikan salah satu kontrovesi terbesar dalam sejarah olahraga Indonesia yaitu konflik PSSI?"
Namun, keraguan itu perlahan mulai meluntur seiring dengan ucapan Roy beberapa jam setelah ditetapkan sebagai Menpora. "Saya akan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik PSSI!," Begitu kira-kira ucapan Roy.
Tegas. Kata itulah yang perlu bukan sekedar diucapkan, namun dilaksanakan. Soal ketidaktegasan pula yang membuat konflik sepak bola berlarut-larut dan semakin melebar hingga menyebabkan perpecahan besar PSSI dan KPSI.
Selama ini, pejabat Menpora terdahulu lebih sering mengeluarkan kata dan tindakan normatif, ketimbang tegas. Belum ada satu pun tindakan tegas pemerintah dalam kerangka penyelesaian akar konflik PSSI dan KPSI.
Saat Andi Mallarangeng masih menjabat, sempat ada pertemuan segitiga antara pemerintah, PSSI, dan KPSI yang menghasilkan kesepakatan. Namun sehari setelah pertemuan antara Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti berselang, kesepakatan bubar di tengah jalan.
Lain lagi langkah yang dilakukan Pejabat Menpora, Agung Laksono. Politisi partai Golkar ini, sadar atau tidak, kerap mengambil langkah yang terkesan memihak salah satu kubu.
Sebagai contoh, bagaimana Kongres PSSI Palangkaraya yang digelar berjarak 917 kilometer dari Jakarta, dilarang Agung. Yang aneh, Kongres KPSI yang berjarak sekitar dua kilometer dari kantor Agung Laksono (di kemenpora) justru terlaksana dengan lancar!
Agung pun mengizinkan berputarnya Liga Super Indonesia (LSI) dengan sejumlah syarat di antaranya pelepasan pemain ke timnas PSSI dan pelunasan hak pemain. Tapi apa yang terjadi setelah LSI berputar? Klub masih enggan melepas pemain. Hak pemain pun urung dipenuhi secara maksimal.
Yang dilakukan Agung tak lantas mencabut izin LSI, melainkan membentuk satgas baru yang dipimpin oleh Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Agung lantas mencabut kewenangan PSSI dalam mengelola timnas dan menyerakannya pada tim pimpinan BOPI.
Nah, BOPI sendiri juga terkait dengan segala masalah besar ini. Badan yang kini dipimpin Haryo Yuniarto ini jugalah yang menyebabkan awal konflik besar sepak bola Indonesia. BOPI yang mengizinkan berputarnya kompetisi yang masih bermasalah dari segi regulasi dan keabsahan (FIFA).
Suka tidak suka, hampir semua pihak terseret dalam arus persereruan. Bahkan badan berwenang yang harusnya jadi sapu yang membersihkan konflik, ikut kotor oleh konflik itu sendiri. Roy Suryo masuk sebagai Menpora saat segala kekotoran itu terhampar di lapangan sepak bola nasional.
Keraguan saya pada sosok Roy perlahan meluntur bila merujuk pengakuannya yang tidak punya kepentingan pada dua kelompok yang berseteru. Bahkan Roy tanpa takut menyebut persoalan sepak bola Indonesia terletak pada dua sosok pengusaha Nirwan Bakrie dan Arifin Panigoro!
Pernyataan Roy jadi cermin keberaniannya dalam menguak akar besar konflik sepak bola. Hal yang belum pernah dilakukan oleh Andi atau Agung. Entah karena politis atau masih awam, yang jelas kedua Menteri terdahulu malu-malu untuk menyentuh sosok Nirwan dan Panigoro.
Dengan mandat penuh yang diberi Presiden SBY, Roy langsung menuju Nirwan dan Panigoro untuk menyelesaikan konflik. Dalam sebuah wawancara dengan Metro TV, Roy mengatakan dirinya akan mempertemukan kedua pengusaha ini untuk berbicara soal solusi menyelesaikan konflik PSSI.
Roy berjanji, pertemuannya dengan Bakrie dan Panigoro akan dipublikasikan secara terbuka pada masyarakat. "Biar masyarakat sendiri yang menyaksikan itikad kedua orang itu untuk membangun sepak bola Indonesia," begitu kira-kira pandangan Roy dalam sebuah perbincangan dengan Metro TV.
Mendengar ucapan Roy itu, keraguan saya mulai berbalik jadi optimismisme. Sebab, Roy juga memberi jaminan bahwa pihaknya tidak segan untuk menindak PSSI dan KPSI jika kedua pengusaha itu enggan mencapai kata sepakat. Roy mengaku tidak segan menjatuhkan sanksi pada semua pihak yang terlibat konflik, alias membubarkan PSSI dan KPSI.
Tindakan pembubaran PSSI dan KPSI itulah yang saya kira perlu mendapat dukungan luas publik. Karena itu mungkin solusi paling efektif dan tepat untuk menyelesaikan segala konflik sepak bola nasional.
Selain mencabut kewenangan PSSI dan KPSI, Roy pun harus mencabut izin PT Liga Indonesia dan PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) selaku pengelola kompetisi. Kalau perlu, Roy menyewa pengelola kompetisi profesional dari luar negeri, yang tentu tidak terlibat kepentingan politis dengan dua kelompok yang berseteru. Berbeda dengan PT LIga dan PT LPIS yang jelas-jelas terlibat dalam segala konflik besar ini.
Tidak lupa, Roy pun harus membersihkan orang-orang kementeriannya, terutama BOPI. Segala upaya itu niscaya menjadi pembuktian bahwa Roy punya itikad untuk mengembalikan sepak bola ke ruh yang sesungguhnnya. Sepak bola yang menjadi milik seluruh negeri, bukan milik Panigoro atau Bakrie.
Twitter: @Sammy_Republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
