REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO APPI Valentino Simanjuntak mengaku sudah sangat gerah dengan belum adanya kejelasan tentang hak para pemain yang terabaikan. Karena itu, APPI merasa perlu adanya dukungan dari Komisi X DPR-RI untuk mengawasi pemerintah dalam hal ini Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
"Menpora dan BOPI harus menepati apa yang telah dijanjikan, yakni segera menyelesaikan permasalahan ini (tunggakan gaji)," kata Valentino usai melakukan audiensi dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara DPR-RI, Kamis (7/2) siang.
Valentino menjelaskan, pada pertemuan itu APPI menjelaskan secara detil ihwal keterlambatan pembayaran gaji 1-9 bulan yang dialami pesepak bola di hampir seluruh klub peserta kompetisi, baik Indonesia Super League (ISL) dan Indonesian Premier League (IPL).
Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai kapan pelunasan dilakukan. klub ISL misalnya, meskipun sudah melakukan cicilan untuk satu bulan gaji melalui dana talangan, tapi APPI dan para pemain tidak mendapat kepastian mengenai skema pembayaran. Sejauh ini hanya enam klub LSI yang tidak bermasalah. Yakni Persib Bandung, Mitra Kukar, Persipura Jayapura, Persiram Raja Ampat, Persisam Samarinda, dan Persegres Gresik.
Tunggakan gaji juga terjadi di kompetisi IPL yang justru berada dibawah naungan resmi federasi sepak bola Indonesia, PSSI. Ironisnya, hingga saat ini juga belum ada kepastian mengenai pelunasan gaji pemain klub IP. Padahal, IPL akan menggulirkan kompetisi pada 10 Februari 2013.
"IPL tentunya juga harus diawasi, karena mereka sebentar lagi kick-off. Tapi tunggakan gaji masih terjadi," tuturnya.
Menurut data APPI, ada empat klub LPI yang menunggak gaji pemain. Keempat klub itu adalah Bontang FC (6,5-8 bulan), Persebaya (1-4 bulan), Persema Malang (5-8 bulan), dan Perseman Manokwari (4 bulan). PSSI sebelumnya telah berjanji akan bertindak tegas kepada klub yang bermasalah dengan gaji pemain. Jika belum menunaikan kewajibannya, PSSI tidak akan mengikutsertakan klub tersebut pada kompetisi musim 2013.