REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas unsur pelaksana bentukan pemerintah, Faisal Abdullah, mengatakan pihaknya tidak mempunyai hak veto untuk memutuskan sebuah kasus dalam proses verifikasi voters (pemilik suara) peserta Kongres PSSI.
"Kami hanya sebatas melaporkan saja. Jadi, kami tidak punyak hak veto. Jika ada permasalahan, kami akan melaporkan ke Menpora," kata Faisal Abdullah di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis.
Pria yang juga menjabat sebagai staf ahli Menpora itu mengaku tugas yang dibebankan kepada dirinya bersama anggota lainnya adalah membantu proses verifikasi voters hingga mengantarkan pelaksanaan Kongres PSSI pada 17 Maret nanti.
Jika ada permasalahan dalam penentuan voters, pihaknya akan langsung membantu dalam menyelesaikan agar perbedaan persepsi tidak terjadi.
"Kita akan berbekal data Kongres Solo. Setelah itu, baru diruntut siapa saja yang berhak ikut kongres. Jika ada careteker, maka keabsahannya harus jelas. Jika tidak sesuai aturan, mereka tidak berhak ikut kongres," katanya.
Pria asal Makassar itu mengaku permasalahan dalam proses verifikasi memang berpeluang ada. Hanya saja pihaknya akan berbekal data Kongres Solo. Jika data kurang, mereka akan komunikasi dengan AFC dan FIFA.
"Yang jelas kewenangan kita adalah menyukseskan pelaksanaan kongres. Makanya, kita akan berkerja semaksimal mungkin," kata Faisal.