REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Wasit yang memimpin laga divisi utama Liga Indonesia antara Persigo Gorontalo melawan PSBS Biak, Muhaimin dari Blitar, dituding penyebab terjadinya kericuhan antar pemain serta suporter, di Stadion Merdeka Kota Gorontalo, Minggu
Pelatih Persigo Gorontalo Aven Hineli, mengungkapkan, awalnya kedua tim bermain dengan sangat baik, sayangnya permainan dirusak oleh kepemimpinan wasit yang kurang tegas serta banyak kontroversial, walau skor akhir 1-1.
Sehingga menyebabkan penonton dan pemain emosi, setelah wasit memberikan hadiah pinalti untuk tim PSBS pada babak pertama dan mengkartu merahkan pemain persigo pada awal babak kedua.
Laga itu sebenarnya telah belangsung panas sejak pertengahan babak pertama, suporter yang tak puas dengan beberapa keputusan wasit yang dianggap salah.
Situasi antara pemain kedua kubu pun sempat memanas dengan beberapa kali pelanggaran keras dan aksi saling dorong.
Kericuhan pecah saat dua orang pemain terlibat perkelahian dan diikuti beberapa pemain lainnya, hal ini memancing puluhan suporter tuan rumah masuk ke lapangan pertandingan, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antar pemain dan suporter.
Saling pukul, menendang dan melempar batu pun tak dapat dihindarkan, jumlah aparat keamanan yang sedikit tak mampu melerai kericuhan. Belum diketahui siapa yang memulai perkelahian ini.
Akibatnya beberapa pemain Persigo Gorontalo dan PSBS Biak menderita luka lebam akibat terkena pukulan. Bahkan Aep Arman, salah seorang ofisial tim PSBS Biak menderita luka sobek di bagian pipi kanan akibat terkena lemparan batu dari oknum suporter tuan rumah.
"Saya mencoba melerai perkelahian dan meminta agar pemain PSBS Biak masuk dan berlindung ke dalam "bench" pemain, namun salah seorang oknum suporter tuan rumah melempari saya dengan batu dan mengenai pipi bagian kanan sehingga sobek, " tutur Aep Arman.
Kejadian yang berlangsung cepat usai laga itu, akhirnya dapat dilerai setelah pihak panitia dan keamanan mengevakuasi pemain PSBS Biak ke dalam ruang ganti pemain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
