REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usaha 11 pemain PSMS Medan memperjuangkan gaji yang tertunggak 10 bulan belum juga membuahkan hasil. Bukannya mendapat kepastian, mereka justru terancam dijatuhkan sanksi oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI lantaran melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, pertengahan Juni.

Ketua Komdis PSSI Hinca Panjaitan menilai aksi demonstrasi 11 pemain PSMS itu termasuk dalam kategori perilaku buruk. "Mereka memasang poster dengan tulisan-tulisan kasar. Mereka mengambil cara atau jalan diluar mekanisme olahraga," kata Hinca usai menggelar rapat Komdis di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7) malam.

Hinca mengaku tidak mempermasalahkan bila ada pemain yang menuntut hak. Hanya saja harus dilakukan dengan cara yang profesional. Yakni dengan cara-cara yang sudah tertera dalam kontrak dengan klub. "Baca kontrak itu, dan selesaikan sesuai apa yang tertuang di dalam kontrak itu," ujarnya.

Saat itu, Hinca juga baru saja melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSMS Indra Sakti. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas mengenai aksi demo para pemain PSMS. Diucapkan Hinca, Indra Sakti membawa bukti cukup banyak terkait aksi demonstrasi tersebut. Bahkan dikatakannya, demo juga dilakukan di depan rumah salah satu pengurus PSMS. 

Namun ketika ditanya apakah tindakan para pengurus PSMS yang tidak membayar gaji pemain termasuk dalam kategori perilaku buruk, Hinca enggan menjawabnya. Ia mengatakan masalah gaji bukanlah urusan Komdis. "Kami tidak menyentuh masalah gaji,"  tuturnya.

Mengenai jenis sanksi, Hinca belum bisa memutuskan. Komdis akan lebih dulu mendengar penjelasan langsung dari salah satu pemain PSMS yang akan diundang pada pekan depan. "Jadi mereka kami beri kesempatan untuk melakukan pembelaan. Mungkin yang akan kami undang hanya kapten tim saja," kata Hinca.

Ikuti Whatsapp Channel Republika