REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, mengaku siap melakukan reformasi birokrasi, di antaranya dengan menerapkan konsensus politik yang transparan.
"Yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan dan pencegahan yang bagus dengan penataan atau reformasi birokrasi," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Ahad (21/7).
Pernyataan Ganjar tersebut disampaikan di sela diskusi bersama dengan tema "Beranikah Jateng 'Mboten' Korupsi" di Kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.
Ganjar menjelaskan, dengan adanya konsensus politik, publik akan dilibatkan dalam membuat pola anggaran atau ada ruang publik.
Hal lain yang akan diterapkan adalah dengan menjadikan pelayanan publik di Jateng satu atap karena selama ini kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelayanan publik di Jateng tidak mau membuat pelayanan satu atap.
Ganjar mengaku banyak menerima masukan dari masyarakat pentingnya perbaikan infrastruktur yang jika dilihat dari anggarannya sangat kurang.
Oleh karena itu, lanjut Ganjar, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan, melakukan efisiensi belanja pegawai, dan memaksimalkan pemasukan dari BUMD.
"Dua tahun terakhir belanja pegawai tinggi karena bersembunyi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sehingga hal yang tersembunyi harus menjadi lebih transparan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
