Ahad 20 Apr 2014 18:30 WIB

Sosiolog: Ideologi Pasar dalam Pendidikan Tak Tepat

Red: Fernan Rahadi

Foto: A.ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/ama/14.

Sekolah Jakarta International School (JIS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina, M.Si mengatakan sudah saatnya masyarakat, dan negara/pemerintah menyadari tidak tepatnya menerapkan ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Tanah Air.

"Pemerintah harus segera mengembalikan ideologi pendidikan kita kepada ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila," katanya di Jakarta, Ahad (20/4).

Memberikan ulasan mengenai peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam dunia pendidikan, termasuk yang terbaru di Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), ia mengatakan sangat prihatin dengan kondisi tersebut.

Dengan adanya momentum seperti itu, ditegaskannya lagi bahwa sudah saatnya masyarakat, negara/pemerintah menyadari ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Indonesia mesti disudahi.

"Saya kira, dengan adanya kasus di JIS maka meng-'counter' tesis bahwa sekolah dengan bayaran yang mahal tentu generasi Indonesia akan terjamin dari secara intelektualitas dan moralitas," kata anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Ia menambahkan bahwa janji yang diberikan oleh 'pasar' ternyata tidak terbukti, dan hanya tampilan eksklusifitas yang masyarakat dapatkan. "Oleh karena itu, masyarakat harus segera menyadari akan dampak hal ini," katanya.

Jika dikaji secara mendalam, ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam ranah pendidikan, kata dia, tentu fenomena seperti itu akan bisa diminimalisiasi atau malah dieliminasi.

Misalnya, kata dia, sila pertama Pancasila saja dijadikan rujukan untuk menganalisis fenomena ini, bisa melihat relasi yang dibangun antara guru dan muridnya.

"Tentu guru akan bertindak sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas sebagai guru dianggap amanah dan sekaligus ibadah, sehingga guru harus bertindak jujur dan mendidik murid dengan sungguh-sungguh serta penuh dedikasi," katanya.

Kemudian, rekruitmen guru-guru pun akan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme, sehingga guru-guru yang terpilih adalah guru yang memenuhi panggilan jiwanya sebagai pendidik.

Para guru pun, kata dia, akan sangat sadar akan peran mereka untuk menciptakan generasi Indonesia yang susila dan demokratis. "Saya kira pemerintah harus segera mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan kita. Moralitas itu sebenarnya yang utama. Mencetak generasi-generasi sebatas pekerja yang ditawarkan sistem pasar yang selama ini kita terapkan harus segera dilenyapkan," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.

"Jika tidak, berapa banyak lagi generasi penerus bangsa ini harus hidup penuh dalam trauma," kata Nia Elvina.