REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon Senin menyambut baik penunjukan perdana menteri baru Irak dan menyerukan tenang setelah perdana menteri petahana Nuri al-Maliki menegaskan menantang keputusan itu.

Ban mengatakan penunjukan Haidar al-Abadi adalah sesuai dengan Konstitusi Irak dan mewakili gerakan maju terhadap formasi pemerintah di Irak yang sedang memerangi serangan jihad.

"Kepala PBB sangat mendesak semua partai politik dan pendukung mereka untuk tetap tenang serta menghormati proses politik yang diatur oleh konstitusi," kata satu pernyataan juru bicaranya.

Maliki, yang menjadi perdana menteri sejak tahun 2006, menuduh presiden melanggar konstitusi dan berjanji serta bersumpah untuk tetap berada di dalam jabatannya.

Presiden Irak Fuad Masum, Senin (11/8), menugaskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Haidar al-Abadi untuk membentuk pemerintahan saat upacara singkat yang disiarkan di televisi pemerintah.

"Negara ini sekarang di tangan Anda," kata Masum Abadi, yang sesaat sebelumnya memilihnya sebagai calon perdana menteri, bukan petahana Nuri al-Maliki, oleh kelompok parlemen Aliansi Nasional Syiah.

Abadi, anggota partai Dawa Maliki yang dipandang dekat dengan perdana menteri dua periode itu, adalah menteri komunikasi di pemerintah sementara setelah penggulingan Saddam Hussein, sesudah menghabiskan sebagian besar pemerintahan diktator itu di pengasingan.

Ia terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2006, memimpin komisi keuangan dan menjadi wakil ketua parlemen pada awal tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika