Senin 15 Dec 2014 13:15 WIB

Boy Rafli Belum Dapat Izin Pimpin Departemen Integritas PSSI

Rep: C82/ Red: Citra Listya Rini

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto

Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri disebut akan memimpin Departemen Integritas PSSI.

Dengan duduknya Boy di kepengurusan, diharapkan pengusutan kasus pengaturan pertandingan atau match fixing bisa menjangkau aktor di luar kewenangan PSSI.

Setelah sekitar dua pekan isu tersebut bergulir, kepastian mengenai apakah Boy akan meninggalkan institusinya untuk kemudian bergabung dengan PSSI belum juga muncul. "Belum dapat izin dari pimpinan," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/12).

Boy mengaku, menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pimpinan. Komunikasi antar PSSI dan Kapolri, lanjutnya, sudah terjalin melalui surat. "Saya kan aktif ya. Bagusnya yang sudah purna (pensiun) biar waktunya bisa full," ujarnya.

Menurut Boy, maraknya sepakbola gajah merupakan tindak pidana yang bisa diusut oleh kepolisian. Ia pun meminta PSSI untuk kooperatif memberikan informasi jika ditemukan kejadian tersebut. Selain itu, lanjutnya, masyarakat juga bisa aktif melapor jika mengetahui hal tersebut.

"Informasi seperti itu harus diberikan masukan kepada penyidik Polri. Kalau tidak ada dukungan data, sama saja, jadi harus kooperatif," kata Boy.

Sebelumnya, investigasi terkait dengan pengungkapan aktor sepak bola gajah dan match fixing di sepak bola Indonesia, masih jalan di tempat. Hal itu menyusul belum adanya kesepakatan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan kepolisian negara Republik Indonesia (Polri).

PSSI berencana meminta Polri bergabung bersama Departemen Integritas, badan khusus PSSI yang mengawal segala macam tindakan perjudian sepak bola, termasuk pengusutan aktor intelektual sepak bola gajah PSIS dan PSS Sleman.

Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin mengatakan surat pengajuan kerjasama telah disampaikan kepada kepolisian pada 2 Desember 2014. Dalam surat tersebut, PSSI juga meminta restu kepada Kapolri untuk memberikan izin kepada Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar untuk menjabat sebagai ketua Departemen Integritas.