REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSSI berani menjamin bahwa tidak ada skenario memuluskan sosok tertentu untuk menjadi ketua umum PSSI dalamkongres tahunan PSSI. Pengurus PSSI membantah ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilihan ketua umum baru PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang direncanakan pada pertengahan tahun pun, dijanjikan berjalan demokratis.
"Kami jamin, saya yang paling menentang upaya-upaya ambisi politik yang membuat pemilihan ketua berjalan tidak demokratis," ujar Komite Eksekutif PSSI Toni Aprilani kepada ROL, Senin (29/12).
Ia mengatakan sudahlah cukup skenario pelanggengan kekuasaan terjadi di era Nurdin Halid. Menurutnya, pemilihan ketua umum PSSI memang dirumuskan dalam kongres tahunan PSSI yang akan diselenggarakan pada 4 Januari di Hotel Borobudur, Jakarta.
Dalam rumusan tersebut, akan ditentukan kapan tepatnya pelaksanaan KLB yang mengagendakan pemilihan ketua baru PSSI tersebut. Lanjut Toni, KLB diadakan setidaknya sebelum masa kepengurusan PSSI berakhir di bulan Juli.
"Sejak KLB ditetapkan pada kongres tahunan, ada waktu satu bulan sebelum KLB untuk pendaftaran bagi calon ketua baru," tegas Toni. Menurutnya, regulasi akan tetap dipertahankan demikian untuk menjaga demokratisasi di pemilihan.
Sehari sebelumnya, Sekretaris PSSI, Joko Driyono juga menjamin bahwa tidak ada skenario dalam pelanggengan kekuasaan. Terlebih dugaan mensiasati statuta untuk menjadikan KLB bersifat segera. Pemilihan ketua umum, tegas Joko, dipastikan tidak diagendakan dalam kongres tahunan, pun beberapa hari dekat pascakongres tersebut.
Agenda kongres tahunan, kata Joko, semata-mata hanya memaparkan laporan keuangan, dan membuat agenda prioritas pengembangan sepak bola menghadapi musim baru. Strategi yang dibahas dalam kongres merupakan bagian dari football development di tiga elemen: pemain, pelatih, dan kepelatihan. Adapun perubahan statuta, lebih kepada sistem kompetisi.