REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tampaknya tak surut dengan keputusannya menunda kick-off kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Ini disampaikan Imam kepada Republika Online melalui aplikasi pesan ponsel menanggapi surat FIFA kepada PSSI yang meminta ISL segera digelar.

"Domain negara adalah memastikan profesionalisme perusahaan (PT) yang mengelola atau memiliki klub. Soal hak pemain yang terutang atau tertunggak, pajak, dan persyaratan legal lainnya, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh perusahaan," kata Imam, Jumat (20/2).

Ia menyatakan klub tak bisa sehat jika PT pemilik klubnya juga tidak sehat. Imam juga mempertanyakan bagaimana sebuah PT disebut sehat jika gaji ditunggak. Ia juga heran karena dokumen pajak, npwp, serta laporan pembayaran pajak tidak ada.

"Ada banyak undang-undang yang dilanggar, UU Perseroan Terbatas, UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, dan UU SKN sendiri. Kita ingin memastikan agar regulasi FIFA diterapkan, kita juga ingin memastikan agar peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditegakkan. Itu semangatnya," tegasnya.

Ia menegaskan ingin memastikan bahwa gaji pemain dibayarkan. Kemenpora, kata dia, juga ingin memastikan PT yang mengelola klub itu sehat dan profesional.

"Kami ingin memastikan pengelolaan kompetisi ISL yang katanya profesional itu harus betul-betul profesional. Itu obsesi kami, dan kita semua bukan?" ujar dia.

Saat ditanya apakah Kemenpora akan menjalin komunikasi dengan FIFA terkait kick-off ISL ini, jawaban Imam diplomatis.

"FIFA harus diberikan masukan yang benar, seimbang, dan objektif agar tau persis apa yang terjadi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika