REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi permintaan pihak Menpora Imam Nahrawi terkait kick-off kompetisi Indonesia Super League (2015). Seperti bukti pelunasan tunggakan pemain, pelatih dan ofisial, surat kontrak kerja profesional pelatih, pemain, dan ofisial tim serta bukti pelunasan pajak.
"Nggak, pasti nggak. Karena kami diperintahkan oleh teman-teman klub. Itu data-datanya teman-teman klub, bukan data Liga," kata Joko di Bandung, Jumat (20/2) malam.
Ia mengatakan klub tidak memberikan sehingga Liga kesulitan menyediakan data yang diinginkan tersebut. Joko mengatakan Liga tunduk dengan inisiatif klub sebagai pemegang saham.
Lebih lanjut Joko menyatakan ada tumpang tindih kewenangan atas permintaan Menpora. Salah satunya perihal pembayaran pajak dan NPWP. Menurut dia, itu adalah domain pihak Dirjen Pajak. Padahal, kata Joko, Dirjen Pajak saja saat ini masih dalam tahap mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membayar pajak, bukan memaksanya.
Selain itu, Joko berpegangan kepada isi surat FIFA. "Tidak ada unit yang bisa berperan sebagai licensor tanpa approval dari FIFA," tegas Joko.
Ia mengatakan kompetisi merupakan milik 18 klub peserta ISL. Menurut Joko, kondisinya menjadi tak pasti. Ia memberikan gambaran, Liga bisa saja meminta kepada klub untuk berpacu memenuhi persyaratan yang diminta Menpora itu selama dua pekan ke depan.
"Akan tetapi bila nanti ada satu dua klub yang masih belum bisa memenuhi persyaratan, keputusannya seperti apa? Apakah liga akan kembali ditunda. Kondisi tak pasti ini membuat keputusan ini diambil," urai Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
