REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keengganan klub peserta Indonesia Super League (ISL) 2015 untuk memenuhi persyaratan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bukan karena beratnya syarat tersebut. Melainkan adanya pihak ketiga yang mengatur verifikasi klub untuk menggelar ISL musim ini.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono. Menurut Joko, manajemen klub peserta liga teratas di Indonesia tersebut, mempertanyakan kewenangan BOPI dalam memberi melisensi klub.
Padahal FIFA sendiri bersikeras, tidak ada pihak ketiga (BOPI dan Kemenpora) yang berwenang memutusan klub tersebut berhak mengikuti kompetisi yang dijalankan anggotannya (PSSI).
Joko menambahkan persyaratan yang diajukan BOPI menjadi beban baru untuk manajemen klub. Sebenarnya, persyaratan tersebut sama seperti FIFA. Hanya saja PSSI selaku federasi di Indonesia di beri hak untuk melakukan lisensi kepada klub.
Hal yang sama juga dilakukan oleh negara lain. Meski merunjuk pada metode FIFA dalam memberi lisensi, tapi setiap tiap negara memiliki standarnya masing-masing.
"Dengan demikian FIFA tidak dalam kondisi mengatur. PSSI standarnya cukup sederhana untuk menentukan klub berhak mengikuti LSI. Tidak ada tunggakan hutang, laporan keuangan musim sebelumnya, dan juga melaporkan rencana bisnis finansial musim depan," jelas Joko.
Sedangkan BOPI menyertakan persyaratan tambahan, seperti tentang pemenuhan kewajiban pajak. Joko mengungkapkan sebenarnya, BOPI berniat baik demi kebaikan klub juga pemain. Hanya saja eksekusinya kurang tepat. Seharus ditahap sosialisasi bukan pada tahapan verifikasi.