REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebanyak 18 klub sepak bola peserta Indonesia Super League (ISL) hingga saat ini belum satu pun yang menyerahkan laporan pajak klubnya. Hal itu berdasarkan laporan verifikasi per tanggal 20 Februari 2015 yang didapat dari laman resmi Kemenpora.
Padahal, laporan pajak menjadi salah satu syarat wajib yang diberikan oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk pemberian izin gelaran ISL 2015 oleh PSSI. Sayangnya, sikap tegas BOPI untuk memperketat gelaran ISL ditanggapi kontra.
"Masalah pajak ini bukan sesuatu yang baru, karena selain juga diwajibkan dalam FIFA dan AFC Club Licensing Regulation. Ditjen Pajak pun sesungguhnya sudah mengingatkan cukup lama kepada PSSI," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Ahad (22/2).
Tidak hanya itu, sebagian besar klub ISL juga belum menyerahkan kontrak pemain maupun pelatih timnya. Tercatat, baru Semen Padang dan Persib Bandung yang telah melengkapi data terkait kontrak para pemainnya dan juga pelatih. Sedangkan, Persiba Balikpapan, Persipura Jayapura dan Perseru Serui masih harus merevisi kontrak pemain mereka.
Laporan kontrak juga menjadi data wajib sebagai perlindungan kepada para pemain dan pelatih untuk memenuhi kewajibannya dan mendapatkan hak yang pantas. Sekadar gambaran, beberapa pemain klub ISL sempat mengalami penunggakan pembayaran oleh klub.
Dalam Deklarasi Bandung akhir pekan lalu, 18 klub ISL menegaskan tidak akan mengindahkan permintaan BOPI. Mereka menyatakan hanya berinduk kepada FIFA dan tak mengenal BOPI. Klub-klub tersebut memerintahkan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kepastian berlangsungnya ISL. \
CEO PT LIga Indonesia Joko Driyono menyatakan kemungkinan akan menggelar ISL pada awal April meskipun tanpa rekomendasi BOPI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
